Maros - Pasar Maros Baru di Maros, Sulawesi Selatan, kini mulai ditinggalkan pembeli dan pedagang. Pengelolaan yang buruk, dituding sebagai penyebab pasar tingkat kecamatan ini nyaris tutup.

Sejumlah fasilitas pun mulai terbengkalai. Mulai dari lapak, kios hingga toilet yang tidak pernah dibersihkan usai diterjang banjir. Lebih parah lagi, aliran listrik dari PLN tak kunjung terpasang, meski pedagang mengaku telah membayar uang listrik saat pertama kali berdagang. Jauh berbeda dibanding saat baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juni 2017 lalu.

"Waktu diresmikan Pak Jokowi memang sempat ramai sampai sekitar 5 bulanan. Semua lapak penuh terisi sama pedagang. Setelahnya itu sudah mulai berkurang, sampai sekarang ini boleh dibilang sudah hampir tutuplah," kata seorang pedagang, Syarifuddin saat ditemui detikcom, Jumat (02/08/2019).

"Kami (pedagang) sudah bayar untuk masukkan listrik, tapi sampai hari ini tidak ada. Jadi kalau malam, pasar ini gelap gulita dan banyak pencuri. Kami tidak berani simpan barang di sini," lanjutnya.

Pasar yang awalnya buka 3 kali seminggu, saat ini, tinggal dua kali saja, yakni Senin dan Kamis. Itupun, pedagang yang berjualan hanya sekitar 15 sampai 20 orang. Kondisi inipun membuat jumlah pembeli kian hari menyusut hingga membuat omzet pedagang ikut merosot.

Anehnya, meski dalam kondisi sepi, pasar ini malah justru diperluas dengan tambahan kios dan lapak yang juga belum rampung. Padahal, untuk mengisi lapak dan kios yang sudah ada saja jelas sangat sulit dengan kondisi sekarang.

"Tetap buka kalau Senin dan Kamis. Karena pembeli sedikit, pasar itu buka jam 8 pagi tutupnya jam 10 pagi. Bagi pedagang yah jelas rugilah, karena pembeli sedikit. Aneh juga karena kok malah ditambah itu saya lihat," ungkapnya.


Meski sepi, setiap bulan para pedagang mengaku tetap harus membayar sewa. Untuk lapak sebesar Rp 12 ribu, sementara untuk kios Rp 30 ribu. Belum lagi, tagihan perhari seribu atau dua ribu rupiah ke setiap pedagang yang tidak diketahui peruntukannya karena tidak ada tanda bukti.

"Kami kadang berdagang yah, untung lima ribu saja, kadang tidak ada. Tapi masih harus bayar sewa dan apa itu namanya setiap hari seribu dua ribu. Itu jelas memberatkan. Makanya banyak pedagang lari dan membuat pasar ini semakin sepi saja," ungkapnya.

Pedagang berharap, Pemerintah bisa memberikan solusi, agar pasar yang diresmikan oleh Jokowi ini bisa sesuai harapan. Utamanya soal bea sewa dan pengalihan lapak atau kios yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Jika tidak, maka pasar ini sebentar lagi tidak akan beroperasi lagi.

"Nanti kalau sudah ramai barulah disuruh bayar. Itu juga pedagang yang tidak mau jualan, harusnya dialihkan saja ke orang yang mau. Karena banyak malah pedagang dari luar, seperti dari Makassar, padahal dari sini yang mau isi," ujarnya.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM, Nasaruddin saat dikonfirmasi, mengaku belum mendapatkan informasi terkait penarikan bea sewa lapak dan kios di pasar itu. Meski begitu pihaknya mengaku akan segera memanggil kepala pasar untuk menjelaskan hal itu.

"Kalau soal itu saya belum tahu, terima kasih infonya. Saya akan segera mencari tahu dulu di kepala pasarnya karena kami tidak mau ada pungli," katanya.

Nasaruddin menyebut, faktor sepinya pasar itu salah satunya disebabkan beroperasinya pasar Tradisional Modern (Tramo) yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari pasar kecamatan. Selain itu, pedagang juga semakin hari semakin berkurang berjualan di pasar itu.

Pihaknya pun kini terus berupaya untuk kembali memulihkan kondisi pasar dengan penambahan bangunan serta perlengkapan fasilitas seperti jaringan listrik dan aliran air. Tahun ini, anggaran pun telah disiapkan lebih dari Rp 200 juta untuk pagar dan fasilitas lainnya.

"Kami pasti akan berupaya. Salah satunya memindahkan pelelangan ikan ke sana biar ramai. Kalau fasilitas, tahun ini kita sudah anggarkan itu pagar, listrik dan air," pungkasnya.

sumur