Suara.com - Pemerintah DKI Jakarta salahkan warganya yang tidak peduli dengan sampah. Sehingga negara harus mengeluarkan dana Rp 3,7 triliun untuk mengolah sampah.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menganggap alokasi dana operasional pengelolaan sampah senilai Rp3,7 triliun pada 2019 merupakan imbas dari perilaku warga yang tidak peduli lingkungan.

"Sekarang kan ramai, kata orang pengolahan sampah DKI sampai Rp 3,7 triliun. Orang lihat Rp 3,7 triliunnya. Tapi orang tidak melihat itulah kelakuan kita, dampak dari kelakuan masyarakat yang tidak peduli dengan sampah," kata Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Asep mengakui bahwa alokasi dana pengolahan sampah tersebut relatif besar, namun di dalamnya juga meliputi sejumlah komponen lain seperti gaji pegawai Dinas LH DKI, Pasukan Oranye (kebersihan) sebanyak belasan ribu personel, ongkos bahan bakar minyak untuk 1.500 truk sampah, ratusan alat berat dan sebagainya.

"Alokasi dana itu juga di luar kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPST Bantargrbang yang terdampak bau. Besarannya sekitar Rp700-Rp800 miliar per tahun," katanya.

Dana tersebut, kata Asep, sebenarnya bisa diminimalisasi apabila masyarakat DKI bijak mengurangi sampah di sumbernya.

Permasalahan sampah di Jakarta selama ini karena tidak terpilah di sumbernya dan tercampur dengan sampah yang membusuk, sehingga sampah yang semula mempunyai nilai ekonomis, menjadi tidak ada nilai jualnya saat akan diolah.

"Sampah organik dan nonorganik hampir semuanya campur. Coba masyarakat pilah sampah sisa makanan, pisah dengan sampah nonorganik, pasti ada yang mau mengolah. Kenapa pengolahan tidak berjalan baik, karena sampah masih bercampur sama sisa makanan," katanya.

Sampah yang telah dipilah di sumbernya, akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk diolah oleh industri pengolahan.

"Semua sampah sebenarnya bisa diolah, kompos bisa dijual, plastik jadi industri daur ulang plastik, kertas jadi industri daur ulang kertas, namun dengan catatan itu dipilah di rumah," katanya. (Antara)

https://m.suara.com/news/2019/08/02/...ang-disalahkan