Anggota DPD DKI Terpilih Bicara Penolakan Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan 4 anggota DPD DKI terpilih, yakni Fahira Idris, Sylviana Murni, Jimly Asshiddiqie, dan Sabam Sirait. Anies mengatakan keempatnya akan dilantik pada 1 Oktober mendatang.

"Empat ini yang terpilih kemarin insyaallah tanggal 1 Oktober mendatang akan dilantik. Empat inilah yang nanti akan mewakili masyarakat Jakarta, Provinsi DKI, di DPD," kata Anies di Balai Kota, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Anies menyebut pertemuannya dengan keempat anggota DPD DKI terpilih ini sebagai bentuk silaturahmi. Dia berharap para anggota terpilih bisa memperjuangkan aspirasi warga DKI.

"Insyaallah nanti empat anggota DPD dengan Pemprov DKI akan terus bersilahturahmi dan berkomunikasi terus dan mereka nanti akan memperjuangkan yang menjadi aspirasi dari Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Jimly menambahkan dirinya mengaku bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Anies. Dia berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan bersinergi untuk mengedepankan kepentingan warga DKI.

Pada kesempatan itu, keempat anggota DPD DKI terpilih ini juga sempat dimintai tanggapan soal pemindahan Ibu Kota. Keempatnya kompak menolak pemindahan Ibu Kota DKI ke daerah lain.

"Tadi kami berempat sepakat bahwa kami anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tidak setuju bila Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, (atau) daerah lain," ucap Fahira Idris.

Menurut Fahira, pemindahan Ibu Kota memerlukan biaya mahal. Jadi lebih baik uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Biayanya pasti triliunan. Sedangkan kita lebih banyak membutuhkan biaya itu untuk masyarakat. Banyak yang harus dibangun, soal kesejahteraan, BPJS seperti apa. Menurut saya, pemerintah menjawab dulu permasalahan krusial yang menyangkut masyarakat itu sendiri," ucap Fahira.

Hal senada disampaikan Sabam Sirait. Dia tidak setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut karena akan mengeluarkan biaya besar.

"Pertama kali mendirikan ibu kota negara akan triliunan keluar uang. Kita lebih memerlukan untuk yang lain daripada itu," ucap Sabam.
sumber

==============

Jujur, satu hal diamandemennya UUD 1945 yang paling unfaedah adalah DPD. Indonesia negara Kesatuan Republik indonesia. Tapi dengan adanya DPD seperti negara dengan sistem Serikat. Padahal ketatanegaraan Indonesia sejak dulu tidak pernah mengenal namanya Senator.

Konyolnya, DPD dijadikan ajang untuk parkir para politikus yang terlempar dari partai yang sudah berulangkali menjadi anggota Dewan. DPD juga dijadikan tempat bersandar mantan orang-orang yang kalah Pilkada. DPD juga tidak banyak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sebuah daerah. Kewenangannya tumpang tindih dengan anggota Dewan yang mewakili suatu daerah. Diperparah lagi, rata-rata anggota DPD justru sibuk di pusat pemerintahan, bukan di wilayah terpilih.

Soal rencara pemindahan Ibukota ke Kalimantan, jelas itu kewenangan pemerintah pusat. Silakan saja semua anggota DPD DKI Jakarta berkomentar apapun juga. Mau menangis juga silakan. Wajar kalau mereka tidak setuju. Artinya Jakarta bukan lagi wilayah barometer, bukan lagi wilayah yang cantik yang layak untuk dijadikan ajang gengsi kedudukan. Nantinya Jakarta hanya akan menjadi mantan Ibukota. Dan yang namanya mantan wajib dilupakan, bukan diingat-ingat.

Herannya, masih aja ada yang memilih si anu, yang jelas-jelas munafik dan berpihak. Anggota DPD sejatinya bersinergi dengan Gubernur untuk sama-sama memajukan wilayahnya, bukan berkomentar apalagi menyerang dengan dasar sentimen SARA. Giliran Gubernurnya ganti, apa yang diucapkannya langsung dilupakan. Padahal jejak digital banyak bertebaran. Koq gak malu ya? Apakah ini yang dinamakan keberkwakkwakan?