1. Novel mengaku bingung mengapa ia dilabeli mengikuti aliran radikal



Ketika dikonfirmasi oleh media, Novel justru mengaku bingung mengapa ia dilabeli radikal. Sebab, selama ini tidak ada gelagatnya yang menunjukkan ia masuk ke dalam kelompok tersebut.

"Kaitannya apa disebut (saya ini) masuk (polisi) Taliban? Kaitannya apa disebut dengan radikal? Justru seseorang yang disebut memiliki jenggot seperti saya kadang kala menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunah Rasul, terus dipermasalahkan, menurut saya yang bersangkutan kurang pengetahuan," kata Novel yang ditemui di gedung KPK pada Kamis (20/6). 

Ia menambahkan ketika seseorang kurang ilmu pengetahuan agama maka harus diberikan pencerahan. Tapi, sosok yang pas menyampaikan ilmu tersebut adalah tokoh agama. 

"Ketika ada perilaku saya yang disebut radikal, saya malah kepengen tahu perilaku mana yang disebut radikal itu," tutur penyidik yang disiram air keras usai ia menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya tersebut pada 2017 lalu. 

2. Kalau karena semangat menangkap koruptor lalu dilabeli radikal, Novel tak mempermasalahkannya



Ia pun berpikir apakah yang dimaksud radikal itu karena ia semangat dan tidak berkompromi dalam menangkap koruptor? Kalau begitu, maka ia sama sekali tak mempermasalahkannya. 

"Kalau persepsinya adalah menangkap koruptor dan tidak berkompromi itu dikatakan radikal, maka saya ikhlas disebut radikal,"kata penyidik yang dulunya adalah personel kepolisian itu. 

3. Novel Baswedan tak memusingkan stigma apa pun yang disematkan ke dirinya



Lalu, apakah stigma tersebut mengganggu kinerja Novel? Mantan Kasat Reskrim di Polres Bengkulu itu mengaku tak ambil pusing. 

"Sekarang gini, kalau saya diolok2 jadi hina gak saya? Pasti tidak. Kalau dipuji apakah jadi mulia juga? Juga tidak, terus ngapain saya harus pusing dengan hal yang demikian?," kata Novel secara blak-blakan. 

Ia memaknai komentar dan persepsi tersebut sebagai imbas karena berusaha untuk berbuat baik bagi negeri ini. Menurutnya, akan selalu ada orang-orang yang berbuat sebaliknya. 

Novel pun menggaris bawahi berbuat baik untuk negeri ini bukan karena ingin dipuji, apalagi pencitraan. 

"Buat saya isu ini gak penting lah," tutur dia. 

4. Pegiat antikorupsi menduga rumor tersebut disebarkan bersamaan dengan momentum pendaftaran calon pimpinan KPK



Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) dari Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, isu soal adanya paham radikal di KPK tak lebih dari upaya untuk melemahkan institusi antirasuah. Upaya tersebut sudah dilakukan menggunakan berbagai cara termasuk dengan melakukan rotasi belasan pegawai struktural ke posisi lainnya. Hal itu akhirnya berhasil diselesaikan usai melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Kini dipilih lah isu relasi para pegawai dengan Tuhannya. Ya, mau tidak mau orang yang menghadapi berbagai kendala, maut, seperti Novel dan yang lainnya, tentu tempat lari dan mencari perlindungan bukan ke pemerintah, melainkan Tuhan," kata Feri. 

Isu adanya faksi Polisi Taliban VS Polisi India kemudian digulirkan. Skenarionya menurut Feri, isu itu sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menempatkan figur-figur khusus sebagai pimpinan KPK. Padahal, di dalam penjelasan UU KPK, justru institusi antirasuah dibentuk karena aparat penegak hukum konvensional dianggap tidak mampu memberantas korupsi. 

"Lucunya ketika dibentuk KPK dan dinilai efektif untuk memberantas korupsi, kemudian malah mau memasukan aparat konvensional itu masuk ke dalam KPK. Kan sama saja artinya mau membuat KPK tidak efektif dalam pemberantasan korupsi," kata dia. 

Skenario untuk memasukan pimpinan dari unsur kepolisian sudah mulai terlihat dari suara-suara yang menyebut cara untuk mendamaikan faksi Polisi Taliban VS Polisi India yakni dengan mendatangkan polisi lain dengan pangkat yang lebih tinggi. 

"Harapannya, Polisi Taliban VS Polisi India bisa akur kembali," tutur Feri lagi. 

5. KPK meminta agar masyarakat tak melihat dari penampilan fisik melainkan aksi pemberantasan korupsi



Menyebarnya isu paham radikal di dalam tubuh KPK kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut meminta publik agar tidak melihat penampilan pegawai KPK dari luar. Melainkan yang difokuskan adalah hasil kerjanya. 

"Ya, jangan dilihat celana (cingkrang) lah, jenggot lah atau baju lah. Itu luarnya saja dan style-nya saja. Tapi, lihatlah yang mereka lakukan," kata Saut ketika dikonfirmasi pada Senin malam (17/6). 

Ia pun membantah dengan tegas ada paham radikal yang berkembang di lembaganya. Pancasila, kata Saut menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar di dalam institusi tersebut. 

"Itu sebabnya ada Garuda Pancasila yang gagah di lobi KPK dan gedungnya diberi warna dan nama merah putih," kata pria yang pernah menjadi staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN). 

Ia mengatakan proses pemantauan di KPK berjalan dengan ketat. Sehingga, kalau pun berkembang paham tertentu pasti akan diketahui oleh pengawasan internal.