Jakarta, CNBC Indonesia - Isu seputar perombakan pejabat BUMN baik komisaris dan/atau direksi makin terbuka. Beberapa pejabat Kementerian BUMN telah mengakui akan ada RUPSLB yang beragendakan pergantian pengurus.

Hal ini juga terungkap oleh informasi keterbukaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sayangnya BEI hanya menerima keterbukaan informasi terkait BUMN yang sudah go public alias yang berstatus Tbk.

Bahkan, Menteri BUMN Rini Soemarno tak membantah adanya RUPSLB tersebut. "RUPSLB itu urusan nanti," kata Rini ketika diklarifikasi detikcom.

Desakan dari Kementerian BUMN kepada BUMN agar menggelar menyelenggarakan RUPSLB ini terungkap saat Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengonfirmasi pertanyaan CNBC Indonesia.

"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.

Menurut Imam proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media. Selain itu, ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menepis ada unsur politik dalam perombakan tersebut saat dikonfirmasi. Dia menyebut, perombakan ini agar kinerja bank pelat merah lebih optimal.

"Nggak ada (politik), biar lebih optimal," katanya di DPR Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Empat bank pelat, merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, disebut akan mengubah susunandireksi dalam agenda RUPSLB.

"Semuanya RUPSLB. (Perubahan direksi) ada semua," ujarnya.

Sementara, Imam mengatakan, RUPSLB akan digelar khususnya pada BUMN besar. Kemudian, untuk perusahaan BUMN yang menyandang status Terbuka.

Dia juga mengonfirmasi rumor beredar jika perombakan direksi perusahaan BUMN sampai 20 BUMN.

"Memang ada RUPSLB, tapi nggak sebanyak itu," ujarnya.

Dalam agenda RUPS emiten bulan ini hingga Agustus mendatang, tercatat PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus mendatang.

Sementara sumber CNBC Indonesia di kalangan komisaris dan direksi serta beberapa informasi yang dihimpun sejauh ini BUMN yang akan mengalami rotasi pergantian pengurus baik komisaris dan/atau direksi di antaranya BUMN jasa keuangan, yakni perbankan tadi hingga BUMN Energi dan BUMN Karya.

BUMN Energi di antaranya seperti PT PGN, PT Pertamina, PT PLN. Selain itu BUMN lainnya adalah BUMN Karya, seperti PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan PT Waskita Karya.

CNBC Indonesia masih terus mencoba untuk mengonfirmasi beberapa pejabat di Kementerian BUMN sampai direksi/komisaris yang perusahaannya disebut di atas.



Menerka Rencana Besar Menteri Rini
Jika rumor yang saat ini beredar bahwa Kementerian BUMN akan merombak susunan direksi di 20 BUMN itu benar adanya, maka hal tersebut mungkin akan diingat sebagai kebijakan 'tergila' yang pernah diambil oleh seorang Menteri BUMN.

Kalau berbicara mengenai Kementerian BUMN, salah satu fungsinya adalah mendorong perusahaan-perusahaan plat merah untuk mencetak kinerja keuangan sebaik mungkin, guna mendukung pembiayaan belanja pemerintah melalui dividen yang mereka salurkan ke kas negara.

Guna mendorong BUMN supaya bisa mencetak kinerja yang maksimal, tentu perencanaan menjadi salah satu kuncinya. Dibutuhkan roadmap yang jelas dan terukur untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang dimiliki oleh BUMN itu sendiri. Nah, roadmap ini merupakan tanggung jawab dari jajaran direksi (yang saat ini santer diisukan akan dirombak secara masal oleh Menteri Rini).


Menteri Rini harus belajar dari kasus yang terjadi di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang merupakan maskapai plat merah. Pada awal masa jabatan Menteri Rini, Arif Wibowo diangkat menjadi Dirut Garuda untuk masa kepemimpinan 2014-2019. Kala itu RUPS juga melakukan perampingan jumlah dewan direksi dari delapan menjadi enam.

Namun belum tuntas masa jabatan, Arif Wibowo keburu dilengserkan pada April 2017 dan digantikan oleh Pahala Nugraha Mansury (mantan Direktur Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/BMRI).

Nasib Pahala kemudian sama dengan Arif Wibowo, dirinya dicopot dari jabatan sebelum waktunya, yakni pada September 2018. Berdasarkan RUPSLB yang berlangsung saat itu, Ari Ashkara yang merupakan Dirut PT Pelindo III didapuk menjadi pimpinan Garuda menggantikan Pahala Nugraha.

Tak sampai lima tahun, Rini mengganti posisi Dirut Garuda sebanyak tiga kali.

Baca:
DPR Ultimatum Menteri Rini Soal Rencana Rombak Direksi BUMN


Kini, mari tengok kinerja keuangan Garuda. Pada tahun 2014, Garuda membukukan kerugian bersih senilai US$ 370 juta. Masuk ke tahun 2015, penunjukkan Dirut baru oleh Rini berhasil memutarbalikkan kondisi keuangan perusahaan. Kala itu, Garuda membukukan laba bersih senilai US$ 76,5 juta. Masuk ke tahun 2016, walaupun turun drastis, setidaknya perusahaan masih bisa membukukan laba bersih, yakni senilai US$ 8,1 juta.

Pada tahun 2017 kala Menteri Rini memasukkan Dirut baru, Garuda membukukan rugi bersih senilai US$ 216,6 juta.

Maju ke tahun 2018 kala posisi Dirut diganti lagi, Garuda malah menciptakan skandal yang menggemparkan pasar saham tanah air. Sejatinya, Garuda membukukan laba bersih senilai US$ 809.846 kala itu.

Namun, penyajian laporan keuangan tahun 2018 terbukti tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga akhirnya membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan, di mana salah satunya adalah memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2018.

"Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018."

"Serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)," demikian kutipan sanksi yang diberikan OJK dalam keterangan resminya, Jumat (28/6/2019).

Selain itu, sanksi yang diberikan oleh OJK termasuk juga berupa denda administratif, baik kepada Garuda sendiri maupun kepada para direksi dan komisarisnya.

Baca:
Pengumuman! RUPSLB Hanya Untuk BUMN yang Berstatus 'Terbuka'


Salah satu masalah terbesar saat ini adalah terkait perombakan jajaran direksi di BUMN sektor jasa keuangan, tepatnya perbankan. Bagi sebuah perekonomian, bank selaku lembaga intermediasi keuangan merupakan elemen krusial yang harus dimiliki. Tanpa bank yang kuat, perekonomian akan sulit mencetak pertumbuhan yang oke.

Sejauh ini, bank BUMN terbilang aman dari utak-atik direksi a la Menteri Rini. Nah, kalau sampai bank-bank plat merah diutak-atik nantinya, performanya yang saat ini oke bisa berbalik menjadi melempem dan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara luas.

Kinclongnya kinerja bank BUMN sejauh ini direfleksikan oleh harga sahamnya yang terus melejit. Bahkan, saham Bank BRI baru-baru ini mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa.


Jadi, sulit dipercaya jika nantinya ada perombakan di jajaran direksi dari 20 BUMN dengan alasan optimalisasi. Alasan yang paling masuk akal adalah alasan politis. (dru)



DPR Tuding Perombakan Direksi Sarat Muatan Politis
DPR memandang perombakan direksi disarankan dilakukan setelah ada penunjukan menteri BUMN yang baru seiring akan berakhirnya Kabinet Kerja Pemerintah saat ini.

"Tunggu menteri yang baru dong. Dari pada nanti diubah lagi jadi tidak sehat karena BUMN kita sekarang harus menjalankan usahanya secara profesional secara bisnis," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, Rabu (17/7/2019).

Dito mengatakan perombakan baiknya dilakukan bila memang sudah mendesak dan dinilai dibutuhkan sekali. Terlebih, Dito melihat direksi sejumlah perusahaan BUMN cenderung ke arah demoralisasi.


"Itu kan perlu dikembalikan sehingga bisa bekerja secara profesional kalau belum perlu jangan dulu lah. Tunggu sampai kabinet datang. Takutnya menteri baru diubah lagi, ganti lagi, jadi nggak sehat," tuturnya.

Baca:
Deg-degan, Benarkah Direksi BUMN Dirombak Besar-besaran?


Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid menduga perombakan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan memuat unsur politik karena dilakukan tanpa alasan yang jelas.

"Saya lihat itu benar [ada muatan politik]. Saya lebih menyoroti direksi dirombak tanpa alasan yang jelas," tutur Wachid.

Wachid menjabarkan saat ini saja sudah banyak direksi BUMN yang tidak mendapat kepastian masa kerja. Direksi yang kebanyakan bukan pejabat karir tentu butuh waktu untuk beradaptasi di suatu perusahaan BUMN. Menurut Wachid, sangat disayangkan jika dirombak tanpa alasan yang jelas.

"Akhirnya mereka malas untuk buat road map atau inovasi. Ini lah yang menyebabkan BUMN kita tidak semakin baik, tapi semakin jelek. Saya minta jangan pemerintah masukan politik ke dalam satu birokrasi, biarlah mereka ini kerja," imbuhnya.

Senada dengan Dito, Wachid menyatakan perombakan tidak dibutuhkan untuk saat ini meski Kementerian BUMN melakukan perombakan karena alasan optimalisasi. Menteri BUMN yang baru nantinya pun tidak bisa serta merta mengganti direksi atau komisaris BUMN sebelum melakukan evaluasi.

"Jangan sekarang. Umpama menterinya ganti itu mereka evaluasi dulu dong. Jangan langsung ganti." pungkasnya.

(dru)