- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi Sampai Luhut Kesal Soal PLTSa Mandek, Ini Sebabnya
TS
anarchy0001
Jokowi Sampai Luhut Kesal Soal PLTSa Mandek, Ini Sebabnya
Quote:
Jokowi Sampai Luhut Kesal Soal PLTSa Mandek, Ini Sebabnya
NEWS - Chandra Gian Asmara , CNBC Indonesia
16 July 2019 20:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Tak cuma Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut kesal akan sikap PT PLN yang dianggap menjadi biang keladi pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) terkendala.
Hal tersebut ditegaskan Luhut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kepala daerah di kantor presiden, kompleks kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
"PLN itu jangan macam-macam. Kalau sudah ada di perpres, jangan mencari masalah. Cari solusi," tegas Luhut.
Jokowi memang telah menginstruksikan kepada 12 kepala daerah untuk mengelola sampah tak terurai menjadi energi listrik dengan membangun PLTSa sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah.
Amanat bagi puluhan kepala daerah itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 35/2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Namun, masalah perbedaan persepsi antara PLN dan sejumlah daerah mengenai tipping fee membuat implementasi payung hukum tersebut tak berjalan optimal. Hingga saat ini, baru ada 4 daerah yang sudah membangun PLTSa.
Sementara sisanya, mengaku khawatir pembangunan PLTSa bisa berbuntut ke ranah hukum. Menko Luhut pun mengaku geram dengan sikap PLN yang dianggap tak patuh pada payung hukum yang berlaku.
"[PLN] berbelit-belit. Banyak yang sudah siap. Tapi semua banyak berhentinya. Takut ini, takut itu, segala macam. Tadi sudah dibilang presiden, tidak ada takut. Kita ini bikin kebersihan," jelasnya.
Hal ini diamini oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, penghitungan yang dilakukan PLN terkait dengan tipping fee memang berbeda dengan amanat yang sudah ditetapkan dalam perpres 35/2018.
"Presiden menegaskan karena Perpres sudah ada, hitungan sudah ada, sekian per kwh. Maka itu yang dijadikan acuan. Diminta kepada PLN perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tetapi dalam rangka pembersihan sampah," kata Pramono.
"Persoalan yang ada klasik yaitu soal tiping fee. Tiap daerah berbeda. Jawa Timur cukup murah hanya 150 padahal sudah diatur dalam perpres maksimal 500, sehingga sudah ada payung hukumnya," jelasnya.
Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun menyebut bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun PLTSa memang memang karena penghitungan tipping fee.
"Tentunya ada biaya lain juga yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah, bukan hanya 100% hasilnya diperoleh dari jual listrik. Itu yang disebut dengan tiping fee," ungkap Emil.
Dalam rapat terbatas, Jokowi memang sempat menyebut nama PLN. Kepala negara mengaku mendapatkan laporan, bahwa perusahaan pelat merah itu menjadi salah satu kendala PLTSa belum terbangun menyeluruh.
"Kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," jelasnya.
Foto: PLTDG Pesanggrahan, Denpasar Bali (CNBC Indonesia/Donald Banjarnahor)
4 Kota Sudah Siap
Sekretaris Kabinat Pramono Anung juga menambahkan bahwa sampai saat ini sudah ada 4 (empat) kabupaten/kota dinyatakan siap untuk melaksanakan PLTSa.
"Mudah- mudahan tahun ini ada yang bisa selesai, yaitu di antaranya adalah Surabaya, Bekasi dan Solo yang progresnya cukup baik. Kemudian yang sudah mulai adalah DKI Jakarta," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7) sore.
Daerah lain yang sebenarnya persoalannya relatif sudah tertangani dengan baik, menurut Seskab, adalah Bali. Karena itu, dalam kesempatan tersebut Seskab didampingi oleh Sekda dan juga Wakil Wali kota Denpasar.
"Tadi presiden menegaskan... karena Perpresnya sudah ada. Hitungannya sudah ada, Rp13 koma sekian per KWH, maka itulah yang dijadikan acuan. Maka diminta kepada PLN dalam hal ini perhitungannya bukan berdasarkan keuntungan tetapi sekali lagi adalah dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada," jelas Seskab.
Ia menunjuk contoh misalnya, di Bekasi itu sudah hampir 1.700 ton per hari. Belum yang 8.000 ton per hari dari Bantar Gebang, dari Bekasi sendiri sudah cukup tinggi. Sehingga dengan demikian 4 kota prioritas, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung oleh Presiden untuk penyelesaiannya, kemudian yang kelima adalah Bali. Sedangkan 7 daerah lainnya diminta untuk membuat prototype sama dengan daerah-daerah yang lain.
Quote:
davecchio dan 5 lainnya memberi reputasi
6
4.1K
49
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan