Jakarta - Partai NasDem menegaskan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, yang kena OTT KPK, telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Kepri. Pembebastugasan itu dilakukan melalui surat keputusan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen partai.

"Ya betul, Gubernur Kepulauan Riau Pak Nurdin Basirun itu adalah Ketua DPW NasDem, yang hari ini sudah dibebastugaskan, yang melalui surat keputusan DPP. Tadi Ketua Umum dan saya sudah menandatangani pembebastugasannya Ketua DPP NasDem Kepri dan menggantinya dengan pelaksana tugas," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Pelaksana tugas yang ditunjuk untuk menggantikan Nurdin adalah Willy Aditya, yang sebelumnya mengisi jabatan ketua bidang di DPP NasDem. Johnny menyatakan partainya juga telah mengirim tim investigasi langsung ke Tanjungpinang untuk mencari informasi terkait OTT yang menjerat Nurdin.

"Kami telah mengirim tim untuk melakukan pengumpulan informasi ya dan semacam investigasi untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di sana. Karena beritanya cukup simpang siur ya, ada yang menjadi tidak jelas bagi kami. Sehingga sebelum mengambil keputusan dengan tepat, kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplet dulu ya agar tidak salah. Oleh karena ini terkait dengan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Johnny menegaskan komitmen partainya dalam mendukung pemberantasan korupsi. Karena itulah, kata Johnny, NasDem mengambil langkah cepat untuk membebastugaskan Nurdin meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kami, DPP, mengambil langkah yang cepat untuk menunjukkan memang kami sungguh-sungguh untuk membantu pemberantasan korupsi dan menyiapkan kader-kader yang betul-betul terjaga dengan baik integritasnya," tegasnya.

Menurut Johnny, NasDem memang tak menunggu putusan inkrah dari pengadilan untuk memberhentikan kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Johnny pun menegaskan apa yang dilakukan Nurdin adalah tindakan perseorangan sehingga tidak mencoreng citra partai.

"Tidak (mencoreng citra partai). Lah apa hubungannya, ini tindakan perorangan. Makanya kami harus menegaskan, kalau tindakan perorangan, maka ada reward dan punishment terhadap perorangan. Tidak bisa diandaikan ini tindakan perorangan sebagai tindakan partai," ujar Johnny.

"Lain halnya kalau partai tidak mengambil langkah apa-apa, bahkan mendukung, nah itu berbeda. Kalau kami tidak mendukung," lanjut dia.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dijerat KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Nurdin diduga terlibat dalam transaksi haram berkaitan dengan izin lokasi rencana reklamasi di wilayahnya.

Dalam OTT itu, tim KPK didampingi tim dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang. Selain Nurdin, tim KPK mengamankan beberapa orang lainnya.

OTT KPK ini terkait dengan dugaan transaksi suap terkait pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau. KPK juga mengamankan uang SGD 6.000 dalam OTT.


Link Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4620...tua-dpw-nasdem