Karut marut soal siapa penyalur beras program bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akhirnya usai sudah. Alih-alih mengambil keseluruhan program untuk kalangan miskin itu, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang akhirnya memberi kesempatan bagi Bulog untuk mengisi kebutuhan beras bagi program bansos dimaksud.

Tak hanya memberikan jatah porsi penyaluran sampai 100%, Agus bahkan mendapuk Bulog sebagai manager supplier alias pengelola pasokan beras untuk BPNT. Dengan demikian, BUMN yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) tersebut akan menjadi “kepala” proyek tersebut. Terhitung mulai bulan depan, pemain swasta yang ingin ikut bermain dalam BPNT wajib berkoordinasi dengan Bulog.

“Kemenangan” ini seharusnya tidak lantas membuat Bulog bernafas lega. Memang tidak dapat disangkal nyawa Bulog sedikit banyak tertolong oleh penunjukkan penuh oleh Mensos. Bulog akhirnya kembali memiliki kanal penyaluran beras yang pasti. Tetapi di sisi lain, tugas Bulog sesungguhnya menjadi lebih berat.

Buwas selaku ujung tombak Bulog harus memastikan beras perseroan berkualitas baik supaya bisa bersaing dengan beras dari pihak swasta yang juga disalurkan dalam program BPNT.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania bilang, penunjukkan oleh Mensos harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perseroan. Selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kemensos terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya. “Penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras,” ujarnya.

Neraca

Penujukkan perusahaan pelat merah tersebut untuk menyalurkan 100% beras untuk BPNT, dalam hal ini Bulog diberikan jatah menyalurkan 750.000 ton berasnya untuk program dimaksud, juga memunculkan kekhawatiran tersendiri.

Hingga akhir tahun ini, perseroan ditugaskan dapat mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) setidaknya di level 1 juta—1,5 juta. Namun, sanggupkan Bulog mengemban mandat tersebut?

Pengamat pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit meragukan kemampuan Bulog dalam melakukan penyerapan maksimal di tengah kondisi alam semester II 2019 yang diperkirakan mengalami kemarau kering. Ancaman kekeringan bukan tidak mungkin berpotensi membuat panen petani terganggu dan menyebabkan harga gabah naik tajam.

Naiknya harga gabah tersebut linier dengan keleluasaan penyerapan yang dilakukan oleh Bulog terganggu. Apalagi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) masih belum kunjung direvisi oleh pemerintah.

Saat ini pemerintah menetapkan HPP GKP Rp3.700 per kilogram (kg) di tingkat petani dan Rp4.600 per kg di tingkat penggilingan. Sedangkan pada masa puncak panen raya tahun ini, yakni April dan Mei 2019, harga GKP di tingkat petani masing-masing periode sudah menembus Rp4.357 per kg dan Rp4.356 per kg.

Bisnis

Pada akhir tahun Bulog harus menjaga stok CBP di level aman yakni 1 juta ton -1,5 juta ton. Apakah Bulog mampu mencapai target itu jika potensi penyaluran beras dari BPNT mencapai 750.000 ton dan operasi pasar 1,48 juta ton dengan stok saat ini mencapai 2,4 juta ton?