Batubara adalah sumber energi yang kontroversial. Di seluruh dunia, batu-bara semakin dipandang sebagai sektor yang berbiaya dan berisiko tinggi; sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi krisis iklim, sumber polusi udara yang mematikan dan penyebab dari banyak jenis kerusakan lingkungan lainnya.

Semakin banyak negara yang mulai meninggalkan batubara. Tidak hanya itu, pihak-pihak yang biasanya mendanai sektor ini satu per satu mulai angkat kaki.

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Indonesia memiliki PT Adaro Energy Tbk yang telah dikenal luas sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar dengan reputasi positif yang masih aktif hingga saat ini.

Namun, baru-baru ini kabar tak sedap menghampiri perusahaan yang dimiliki konglomerat Boy Thohir tersebut. Hasil laporan investigatif Global Witness, sebuah lembaga nirlaba yang bermarkas di London, Inggris, dengan judul “Taxing Times for Adaro” menemukan bahwa sejak 2009 hingga 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International, telah menyiasati sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$125 juta dolar (setara Rp1,75 triliun kurs Rp14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam, bilang dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia sebesar sekitar US$14 juta dolar AS setiap tahunnya. Padahal pajak yang dikemplang tersebut besar manfaatnya bagi pembangunan di Indonesia.

‘’‘Operasi luar negeri Adaro yang ekstensif ini nampaknya memiliki posisi yang bertolak belakang dengan citra publik yang mereka sudah mereka bangun dengan hati-hati, yaitu kebanggaan mereka akan kontribusi kepada Indonesia. Di saat Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uang keluar Indonesia,’’ jelasnya seperti dilansir dari keterangan pers berjudul “Adaro Moves Hundreds of Millions of Dollars Into Growing Offshore Network,” akhir pekan lalu.

Laporan ini merupakan laporan ketiga dari serangkaian penyelidikan yang bertemakan “Pengalihan Uang Batubara Indonesia. Seri laporan tersebut menguak bagimana penggunaan perusahaan-perusahaan samaran untuk mengalihkan jutaan dolar keuntungan dari industri batu bara Indonesia ke luar negeri.



Stuart mengungkapkan, penyelidikan yang dilakukan atas laporan keuangan perseroan menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US$4 juta sebelum 2009, menjadi sekitar US$55 juta sepanjang tahun 2009 hingga 2017. Lebih dari 70% batubara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia.

Adaro memperoleh keuntungan besar dari perdagangan batubara yang mereka tambang di Indonesia melalui anak perusahaannya yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah, Singapura (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat 10,7%) dan bukan di negara asalnya, Indonesia (di mana mereka membayar pajak dengan tingkat rata-rata 50,8%).

Modus operandi dilakukan dengan cara anak perusahaan Adaro yang ada di Indonesia menjual batubara dengan harga rendah kepada Coaltrade. Coaltrade kemudian menjual batubara tersebut dengan harga pasar yang lebih tinggi, dan membukukan laba di negara dengan pajak rendah di Singapura, alih-alih melakukan transaksinya di Indonesia yang memiliki tingkat pajak yang lebih tinggi.

Terungkap bahwa pada tahun 2008, Adaro membayar dana sebesar US$33 juta untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade.

Kemudian sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke perusahaan terkait di Mauritius yang tidak menjadi subjek pajak, hingga setidaknya tahun 2017. “Sekitar 90% dari laba bersih Coaltrade telah dibayarkan dalam bentuk dividen kepada anak perusahaan dari Vindoor yang berkedudukan di Mauritius,” jelas Stuart.

Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batubara Australia.

Ironisnya, disaat Adaro tengah memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, perseroan sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai US$4 miliar. Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu.

Temuan-temuan baru ini tentu memberikan alasan lain kenapa pemerintah dan warga negara Indonesia perlu khawatir dengan rencana percepatan pengembangan industri batubara. Pemerintah dan warga negara Indonesia bisa jadi sudah kehilangan potensi pendapatan dari salah satu perusahaan terbesar di Tanah Air.

Penemuan-penemuan ini sejatinya menawarkan alasan tambahan yang kuat mengapa bank dan para investor harus menghindari sektor batubara Indonesia. Juga mengapa politisi harus menarik dukungan dari pengembangan pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia.

Global Witness sendiri merekomendasikan pada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batubara, dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan. “Kami juga mendesak investor untuk menjaga reputasi dan keuangan mereka terkait industri batu bara serta menyusun rencana untuk mengakhiri dukungan finansial mereka kepada Adaro dan perusahaan batubara lainnya,” kata Stuart.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jajaran Direktorat Jenderal Pajak tengah mendalami rekam jejak Adaro seperti yang dibeberkan dalam laporan tersebut. "Ya kami mencermati apa yang ada di sana, selama ini kan kami juga memiliki track record dari Adaro, jadi kalau ada data-data yang lain nanti akan dilihat oleh Direktorat Pajak ya,” ujarnya, kemarin.

Seperti yang diperkirakan, Adaro sontak menepis perihal kebenaran laporan tersebut. Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira bilang, Coaltrade Services International Pte.Ltd merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batubara di pasar internasional (ekspor).

Sebagai kantor pemasaran ekspor, Coaltrade berperan untuk memperluas pasar dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.


Sumber:

Adaro Terindikasi Pindahkah Ratusan Juta Dolar Ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak

Adaro Disebut Hindari Pajak, Sri Mulyani: Kami Cermati