Apa sih sebenarnya maunya Buwas??

Baru saja kemarin Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) itu mengancam akan mundur dari jabatannya bila Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100% penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tanpa melibatkan instansi yang ia pimpin.

Selang sehari kemudian, Buwas menelan ludahnya sendiri dengan menarik kembali ancaman yang sempat ia lontarkan.  Eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut berkelit selisih paham yang terjadi antara pihaknya dengan Kemensos telah menemui jalan terang.

Menteri Sosial Agus Gumiwang akhirnya memberi kesempatan bagi Bulog untuk mengisi kebutuhan beras bagi program bantuan sosial (bansos) di bawah kementeriannya. Agus tak hanya memberikan jatah porsi penyaluran sampai 100%, ia bahkan mendapuk Bulog sebagai manager supplier alias pengelola pasokan beras untuk BPNT.

"Lho kan sudah selesai ini, jadi tidak. Maksud saya kan begini, sekarang sudah diserahkan ke Bulog, berarti peran Bulog jelas kan?" kelit Buwas seperti dilansir dari Katadata.co.id, kemarin.

Bukan sekali ini Budi Waseso mengeluarkan jurus ancam mundur ketika kondisi tidak sejalan dengan kemauannya. Medio April 2019 yang lalu, yang bersangkutan bersuara lantang dengan bilang akan meletakkan jabatannya jika pemerintah bersikeras mengharuskan Bulog melakukan impor beras.

Bukan hanya gemar main ancam mundur, ia pun seringkali kelewat percaya diri. Tentu kita masih ingat bagaimana beberapa waktu lalu Buwas ngotot ingin mengekspor beras ke negara-negara tetangga mentang-mentang punya stok beras sekitar 2,1 juta ton di gudang-gudang penyimpanan dan target penyerapan beras petani sebesar 1,8 juta ton untuk tahun ini.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat bilang, ekspor beras bukan soal keren-kerenan. "Kalau bisa ekspor itu harus terus menerus. Itu baru ekspor namanya. Tapi kalau cuman sekali-sekali peristiwa ekspor, sudahlah lupakan," kata dia.

Pesimisme banyak pihak akhirnya kejadian juga. Mungkin akibat terlalu percaya diri atau kurang perhitungan, Buwas terpaksa kembali menelan bulat-bulat kata-katanya sendiri. Wacana  ekspor beras harus  dibatalkan karena ternyata harga pasaran beras di Indonesia lebih mahal ketimbang di pasar internasional.

Rata-rata harga beras internasional saat ini ada di level Rp6.200 per kilogram (kg). Sementara harga beras nasional dengan kualitas yang sama terpantau ada di kisaran Rp8.000 per kg. Artinya, ada selisih harga sebesar Rp1.800 untuk tiap kilogramnya. Tentu saja disparitas tersebut menjadikan beras Bulog tidak kuat bersaing di pasar internasional.

"Gak mungkin kita bersaing. Kalau kita ekspor, patokannya harga internasional," akunya.

Sebagai perbandingan saja, harga internasional beras ekspor asal Thailand per 19 Juni 2019 menurut Data Food and Agriculture Organizations (FAO) tercatat sebesar US$436 per ton atau setara dengan Rp6,16 juta (kurs Rp 14.145). Artinya, harga beras ekspor Thailand sekitar Rp6.160 per kg. 



Buwas berdalih biaya yang lebih mahal tersebut disebabkan oleh pengolahan beras di dalam negeri yang masih konvensional. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar biaya produksi beras dapat ditekan sehingga harga jual tidak terlalu mahal dibandingkan pasar internasional.

Entah mengapa, mungkin memang seperti ini tipikal para pejabat di Tanah Air. Tentu tidak semuanya seperti itu. Namun alangkah lebih baik jika sebagai pemilik saham terbesar Bulog pemerintah sadar bahwa transformasi Bulog dari entitas yang merupakan representasi negara menjadi representasi pelaku pasar, juga membutuhkan perubahan karakter pengelolanya.

Dari sisi kepemimpinan, Bulog tampak tidak terlihat bertransformasi. Badan ini sampai hari ini dikelola oleh figur-figur berkaliber birokrat, bukan figur pengusaha yang bisa menjadikannya berperan sebagai pelaku pasar (BUMN).


Acuan:

Harga Mahal dan Kalah Saing Bulog Batal Ekspor Beras Tahun Ini

Transformasi Bulog Sebagai Pelaku Pasar