Sejumlah anggota dewan di DPR Aceh bertolak ke luar negeri di akhir masa tugas priode 2014-2019. Rombongan yang berangkat ke luar negeri ini terdiri dari sejumlah komisi.

Para wakil rakyat itu dituding ke luar negeri hanya sebagai agenda jalan-jalan yang menghabiskan anggaran negara tidak sedikit.

"Kebijakan DPRA untuk berkunjung ke Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia di akhir masa jabatan mareka, memberi pesan yang tidak baik dan memperkuat kosumsi publik kepada DPR Aceh tidak dapat dipercaya," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian di Banda Aceh, Rabu (3/7/2019).

Menurut Alfian, seharusnya anggota dewan di akhir masa jabatan dapat fokus pada prioritas dalam menyelesaikan qanun (perda) yang telah mareka janjikan.

"Bukan malah jalan jalan ke luar negeri," ucap Alfian.

Ada beberapa analisis yang dilakukan MaTA terkait kunjungan dewan ke luar negeri, diantaranya, kata Alfian, agenda kunjungan ke luar negeri tersebut dianggap tidak memberi kontribusi positif untuk pembangunan dan kemajuan Aceh.

"Sampai saat ini belum ada yang dapat teriplementasikan hasil-hasil kunjungan keluar negeri, yang ada pembororasan anggaran dan juga memiliki potensi korupsi (markup dan fiktif) karena tidak pernah dilakukan audit investigasi," ujarnya.

Agenda ke luar negeri tersebut, tambah Alfian, sudah menjadi agenda rutin setiap tahun yang dilakukan oleh DPR Aceh.

"Ya ini sudah menjadi agenda rutin, seharusnya sudah tidak populer kebijakan DPR jalan-jalan ke luar negeri di saat rakyat Aceh lagi ketidakpastian dalam keberlangsungan hidupnya," terangnya.

Dikonfirmasi RRI Rabu malam, Sekretaris Dewan DPR Aceh, Suhaimi membenarkan, jika saat ini sejumlah anggota dewan dari sejumlah komisi sedang berada di luar negeri.

"Benar ada, itu semacam agenda kunjungan studi banding lah," kata Suhaimi.

Dia menyebutkan, keberangkatan anggota DPR Aceh ke luar negeri sudah sesuai dengan peraturan atau regulasi dari Permendagri.

"Itu memang setiap tahun ada, tapi kita juga melihat kebutuhan anggaran juga apakah tersedia atau tidak," ujarnya.

Suhaimi menambahkan, saat ini ada sebagian anggota DPR Aceh yang sudah berada di luar negeri dan ada yang belum berangkat juga.

"Sebagian ada yang belum berangkat. Kalau jadwal agenda kunjungannya itu selama 7 hari maksimal," kata Dia.

Menurut informasi yang diterima RRI, anggota dewan yang sudah berangkat ke luar negeri dari komisi VI dengan tujuan ke Rusia pada tanggal 17 sampai dengan 23 Juni 2019. Jumlahnya lima orang anggota DPR Aceh dan membawa dua orang staf.

Kemudian dari komisi V pada tanggal 23-29 Juni 2019, ada lima orang anggota DPR Aceh yang berangkat ditambah dua orang staf dengan tujuan ke Belanda. Sementara pada tanggal 25 Juni-1 Juli 2019, tiga anggota DPR Aceh dan satu orang staf dari komisi yang sama berangkat ke Arab Saudi dan Mesir.

Kemudian dari komisi IV lagi, pada tanggal 1-7 Juli 2019 empat orang anggota DPR Aceh beserta dua orang staf berangkat ke Australia.

Sementara yang belum berangkat setidaknya ada 10 orang anggota dewan ditambah enam orang staf dari komisi III, VII dan komisi V. Tujuannya ke Bangkok Thailand, Maroko dan Mesir.

http://m.rri.co.id/post/berita/68946...ar_negeri.html