Ketakutan banyak pihak akan kondisi pelik terkait stok beras berlebih yang dimiliki Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), akhirnya terjadi juga.

Kemarin, Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar baru saja bilang perseroan harus melepas, bahasa halus dari membuang, setidaknya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) karena kondisi yang sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi.

Ia mengaku puluhan ribu ton beras yang akan dilepas sejatinya merupakan bagian dari pengadaan impor pada periode 2015 hingga 2017. Kerena tidak habis terserap, beras-beras itu mengalami penurunan mutu tersebut dan tak lagi bisa dikonsumsi.

“Yang dilepas kemarin itu pengadaan yang dulu-dulu 2015, 2016, 2017. Itu kan tersimpan dari dulu. Ada pelepasan stok. Kan enggak mungkin dijual," jelasnya seperti dilansir dari Katadata, kemarin.



Bulog mengklaim pelepasan stok CBP tersebut telah disetujui dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui batas waktu simpan sedikitnya empat bulan dan atau berpotensi/mengalami penurunan mutu.

Kendati mengalami penurunan mutu tersebut dan tak dapat dikonsumsi, Bulog berdalih beras-beras tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. "Contohnya bisa jadi MSG, jadi ethanol, digiling. Kalau masih bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Bisa jadi etanol dan sebagainya. Jadi enggak kita buang begitu aja,” terang Bachtiar.

Menurut catatan perseroan, hingga saat ini, stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 2,4 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 2,2 juta CBP dan sebanyak 143.000 ton beras komersial. Untuk mendistribusikan stok beras CBP dan menghindari kerusakan beras di gudang, Bulog melakukan berbagai upaya hilirisasi, seperti program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), penjualan komersial lewat Rumah Pangan Kita (RPK) serta melalui program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Lewat program KPSH atau operasi pasar, pemerintah telah memperpanjang program KPSH hingga akhir Desember 2019 dengan target 1,48 juta ton beras. Sayangnya, hingga akhir Mei 2019 Bulog baru mampu menyalurkan beras melalui program KPSH sebesar 225.000 ton dan 2.000 ton untuk bantuan bencana alam.



Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan target penggelontoran 1,48 juta ton cukup besar dan menjadi tantangan perseroan ke depan. Jelas berat mengingat rata-rata jumlah beras yang dapat disalurkan Bulog hanya 554 ribu ton per tahun.

Peliknya situasi Bulog sampai-sampai menyebabkan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih bilang, lebih baik BUMN logistik pangan tersebut dibubarkan ketimbang terus merugi mengingat kehadiran perseroan tidak lagi efektif dalam upaya pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako).

"Ombudman khawatir dengan peran Bulog. Kenapa? Sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan, Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan peran mereka," ujar dia.

Bulog sendiri ternyata masih pede bisa menuntaskan target serapan sebesar 1,8 juta ton setara beras tahun ini meski masa panen puncak sudah usai. Perseroan menyebutkan, hingga saat ini serapan beras Bulog sudah mencapai lebih dari 800.000 ton dengan volume serapan harian sekitar 8.000 ton- 10.000 ton.


Acuan:

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Rusak Dan Mutu Rendah Dari Gudang

Bulog Pede Bisa Capai Target Serapan Beras 18 Juta Ton