Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pusat kembali menyiapkan proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Hal ini bertepatan periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.


Belum lama ini sudah ada penandatanganan MoU dengan sejumlah pihak negara lain untuk memuluskan proyek masa depan anti banjir di Jakarta. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia sepakat dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). 

Para pihak sudah deal untuk melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. 

Kesepakatan itu diteken di Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/6/2019) lalu, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono hadir langsung dalam proses penandatanganan. 

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang SDA, Firdaus Ali, menjelaskan bahwa kerja sama yang diteken merupakan lanjutan dari NCICD Tahap I. 



"Jadi yang kita tanda tangani kemarin itu adalah fase 2 [Tahap II]," ujar Firdaus Ali kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (2/7/2019). 

NCICD merupakan bentuk environment remediation yang bertujuan melindungi Jakarta untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang dari krisis air baku dan risiko banjir akibat fenomena penurunan air tanah. 

Di Tahap I, proyek ini meliputi pembangunan tanggul di sisi pantai dan sungai sepanjang total 20,1 Km untuk melindungi area kritis. Pembangunan tanggul fase darurat, sepanjang 4,5 Km dilakukan oleh Kementerian PUPR dan selebihnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut. 

"Dari tahun 2014 ke tahun 2018 itu adalah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai, dalam rangka mengamankan daerah daerah yang kritis," tandasnya. 



"Jadi fase A membangun tanggul laut sepanjang 20,1 km. Itu hanya untuk melindungi area-area yang kritis, seperti di Muara Baru, Penjaringan," lanjutnya. 

Selanjutnya, proyek dilanjutkan dengan pembangunan tanggul laut. Dengan penandatanganan MoU terbaru, saat ini pemerintah sedang menyempurnakan desain dan pembahasan segala aspek terkait. 

"Memang kita mau bangun tanggul. Kan yang sekarang sudah terbangun baru tanggul pantai. Kalau ini kan tanggul laut, lepas pantai," urainya. 

(hoi/hoi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Belanda dan Korea Selatan (Korsel) perihal pembangunan pesisir Jakarta. Kerja sama ini diteken demi mencegah air laut menenggelamkan ibu kota. 

Secara konkret, kerja sama diteken melalui MoU antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). MoU ini berupa kesepakatan kerja sama Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap II. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, hadir langsung di Seoul, Kamis (27/6/2019), untuk meneken kerja sama bersama Presiden KOICA Lee Mi - Kyung. Sebelumnya, dokumen ini sudah mendapatkan tanda tangan dari Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijbenga yang berhalangan hadir di Seoul. 

Di samping itu, secara terpisah Basuki juga menyaksikan penandatanganan nota kerja sama antara Jasa Tirta II dan Korea Water Resources Coperation (K-Water). 
Kerja sama ini untuk mengembangkan Smart Water Management dan Information Technology Communication dalam bidang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. 

"Kerja sama dengan KOICA dan K-Water sebagai sahabat lama dan key partner bagi Kementerian PUPR sangat penting," ungkap Basuki melalui keterangan tertulis yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (28/6/2019). 

Basuki menegaskan, kerja sama ini dibutuhkan oleh Indonesia. Tak lain tujuannya adalah demi mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta yang mencapai hampir 12 cm per tahun. 

Karena itu, penandatanganan MoU NCICD tahap II merupakan langkah penting bagi pembangunan kota Jakarta di masa depan. 

"Indonesia membutuhkan keahlian teknis para ahli dan dukungan dari Korea Selatan," imbuh Basuki. 

NCICD merupakan bentuk perbaikan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi Jakarta dari krisis air baku dan risiko banjir. NCICD berlaku untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang, dengan cara yang adaptif dan strategi yang terintegrasi dengan aspek sosio ekonomi, dan tata kota. 

Pada tahap awal untuk mengurangi risiko banjir, banjir rob dan mencegah penurunan permukaan air tanah Jakarta dibangun tanggul laut sepanjang 20,1 Km untuk melindungi area kritis. 

Pembangunan tanggul fase darurat tersebut dibagi atas pembangunan tanggul sepanjang 4,5 Km oleh Kementerian PUPR yang telah rampung pada tahun 2018. Sisanya, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan partisipasi pihak swasta di daerah kritis tersebut. (hoi/hoi)

Semoga bisa mencegah Jakarta menjadi Atlantis di 2050..
Tapi sulit juga bersaing dengan Alam..



Pakde sudah ngebut kerja terus euy..
Korsel Belanda siap membantu !!