Jika ada perusahaan pelat merah yang paling disorot kinerjanya saat ini, bisa jadi perusahaan itu adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Permasalahan multi-dimensi tengah terjadi atas Bulog. Awan hitam tampaknya sedang betah berlama-lama menaungi atap BUMN yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) tersebut.

Bagaimana tidak, di satu sisi perseroan saat ini dihadapkan pada ancaman penurunan kualitas beras di gudang-gudang penyimpanan sebanyak 2,3 juta ton jika tidak segera disalurkan. Jumlah tersebut masih akan bertambah mengingat hingga saat ini perseroan masih melakukan penyerapan beras dari petani, rata-rata mencapai 10 ribu ton per hari. Berdasarkan perhitungan Buwas, simpanan beras sampai bulan Juli dan Agustus bisa mencapai 3 juta ton jika tidak ada penyaluran.

Di sisi lain, Bulog masih menjual beras ke pedagang dengan harga yang cukup tinggi untuk beras yang justru di tengah ancaman penurunan kualitas. Mereka masih menbanderol beras-beras mereka seharga Rp9.000 per kilogram (kg). Padahal pada waktu yang sama, petani menjual beras panenan baru di bawah harga Rp9.000. Contoh di Demak, Jawa Tengah, beras dilepas dengan harga Rp8.300 per kg.

Harga penjualan beras petani di pasaran lebih rendah ketimbang harga Bulog karena saat ini tengah berlangsung musim panen. Akibatnya jelas pedagang enggan membeli beras dari Bulog yang dinilai terlalu mahal melepas pasokan yang sudah menumpuk di gudang selama berbulan-bulan.

Sementara itu, di kanal penyaluran, meski pemerintah telah mengupayakan agar pasokan beras Bulog untuk program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dapat meningkat hingga mencapai 70% (saat ini ada di posisi 47%), hal tersebut tidak serta merta membuat masalah perseroan selesai. Jika Bulog ingin melakukan persaingan sebagai penyedia beras dalam program BPNT, perusahaan pelat merah itu harus menunjukkan konsistensi akan kualitas berasnya. Jika tidak, mustahil Bulog dapat bersaing dengan para pemain swasta.



Seandainya Buwas tidak dapat menyelesaikan masalah ini, sudah pasti beras simpanan akan membusuk dan negara merugi. Peliknya situasi Bulog sampai menyebabkan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih bilang, lebih baik BUMN logistik pangan tersebut dibubarkan, ketimbang terus merugi mengingat kehadiran perseroan tidak lagi efektif dalam upaya pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako).

"Ombudman khawatir dengan peran Bulog. Kenapa? Sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan, Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan peran mereka," ujarnya seperti dilansir dari Tirto.id, akhir pekan lalu.

Kehadiran BPNT memang telah menyebabkan stok beras Bulog menumpuk dan berpotensi rusak akibat tidak terserap pasar. Jika saja Bulog sampai bangkrut dan bubar, maka pemerintah bisa kehilangan entitas yang selama ini mampu menjalankan peran stabilisasi pangan. Pemerintah wajib kembali mengevaluasi peran Bulog. "Bulog bisa saja ditiadakan untuk jadi perusahaan berupa PT murni, tapi peran stabilisator harus ada," tegas Alamsyah.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa memandang transisi rastra ke BPNT akan mengakibatkan kerugian karena Bulog kehilangan penyaluran beras 230 ribu ton per bulan. Untuk mengatasi potensi kerugian, pemerintah dapat mengembalikan Bulog ke dalam statusnya sebelum menjadi perusahaan umum sehingga hanya berfokus pada menstabilkan harga pangan ketimbang mencari untung.



Langkah ini dapat ditempuh dengan memosisikan Bulog di bawah badan otoritas pangan sehingga dapat melakukan penyerapan gabah maupun penyaluran beras kapan pun diperlukan. Hanya saja langkah ini menuntut kesediaan pemerintah untuk menanggung biaya operasional Bulog seperti penyimpanan, penyerapan, kerugian, hingga menanggung risiko kerusakan cadangan beras. “Sebagai stabilsator otomatis kan pemerintah mendukung sepenuhnya dari sisi fiskal bukan dilepas seperti sekarang ini. Kalau dia perusahaan kan dia jadi harus profit juga mengembalikan bunga bank,” jelasnya.

Selain mendorong peningkatan pasokan beras Bulog untuk program BPNT, untuk meningkatkan penyaluran beras di gudang Bulog, pemerintah juga akan memperpanjang program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KPSH) hingga akhir tahun dengan target penyaluran 1,48 juta ton beras. Hal tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) awal pekan kemarin.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan target penggelontoran 1,48 juta ton cukup besar dan menjadi tantangan perseroan ke depan. Jelas berat mengingat rata-rata jumlah beras yang dapat disalurkan Bulog hanya 554 ribu ton per tahun.




Acuan:


Yang Perlu Dilakukan Bulog Agar Tak Bangkrut Oleh Program BPNT

Cegah Penumpukan Beras Di Gudang Bulog Tambah Outlet Penjualan