Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin tak menyangkal kemungkinan digelar Ijtimak Ulama Jilid IV. Novel menegaskan Ijtimak Ulama Jilid IV bisa digelar bila ada partai yang pernah mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memutuskan koalisi dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Karena kalau Koalisi Adil Makmur, salah satu partainya atau ada beberapa partai yang di koalisi ini berkoalisi atau rekonsiliasi dengan 01, ada kemungkinan atau bisa saja dibuat Ijtimak Ulama [ke IV]," kata Novel kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (29/6).

Pasangan Prabowo-Sandiaga didukung oleh empat partai besar selama Pilpres 2019. Keempat partai itu adalah Gerindra selaku pengusung utama, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani kemarin mengungkapkan keempat partai resmi membubarkan koalisi Pilpres 2019. Keputusan itu dibuat setelah Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Novel mengatakan belum ada sikap resmi dari para ulama yang tergabung dalam forum Ijtimak Ulama, merespons pembubaran koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi.

"Kita belum tahu langkah ke depan para ulama dan tokoh," kata dia.

Terpisah, Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar menegaskan pihaknya belum ada pembahasan untuk menggelar Ijtimak Ulama jilid IV.

"Belum ada pembahasan itu, sampai saat ini belum ada rencana," kata Bernard.

PA 212 telah menggelar tiga kali Ijtimak Ulama sejak tahun 2018 silam. Ijtimak Ulama pertama digelar pada tanggal 27 Juli 2018.

Saat itu Ijtimak Ulama mengeluarkan rekomendasi beberapa nama calon pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Nama-nama yang direkomendasikan seperti Ustaz Abdul Somad hingga Politikus PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Sementara itu, Ijtimak Ulama II digelar pada 16 September 2018 di Jakarta. Gelaran kedua itu diadakan untuk mengukuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres di Pilpres 2019.

Kemudian, PA 212 menggelar Ijtimka Ulama ke III di Sentul, Bogor pada 2 Mei 2019. Kala itu, mereka menuntut agar KPU mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin karena diduga melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2019. (rzr/wis)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...ik-gerindra-cs