Personel Brimob Polri melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.


Kendati tidak mengantongi izin dari kepolisian, sejumlah elemen masyarakat tetap menggelar aksi mengawal Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mulai memadati kawasan patung kuda, di Jl Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/6/2019), sejak pukul 11.00 WIB dan mulai berorasi di atas mobil komando sekitar pukul 13.00 WIB.

Salah satu koordinator aksi, Abdullah Hehamahua mengakui massa aksi yang mengatasnamakan diri Gerakan Tahlil Akbar dan Halalbihalal 266 tidak menerima izin dari kepolisian, tetapi hal itu tidak melanggar ketentuan hukum. Abdullah menyatakan, pihaknya cukup memberitahu kegiatan aksi kepada kepolisian tanpa perlu menunggu izin.

"Untuk melakukan apa saja dalam bentuk penyampaian aspirasi, unjuk rasa dijamin oleh Pasal 28 UUD 45 sehingga secara prosedural, siapa saja yang melakukan unjuk rasa itu tidak perlu meminta izin tetapi hanya memberitahu," kata Abdullah.

Massa demonstran terus berdatangan, dengan membawa banyak spanduk yang isinya menolak kecurangan pemilu. Mereka turut meneriakan yel-yel, berorasi dan menggelar salat zuhur berjemaah. Kebanyakan dari mereka mengenakan atribut putih-putih.

Mereka terkonsentrasi di areal patung kuda lantaran aparat menutup satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat dari patung kuda menuju Harmoni. Areal ruas jalan yang kosong dimanfaatkan demonstran untuk melaksanakan salat.

Abdullah menegaskan, aksi demonstrasi dilakukan secara damai dan mereka bakal membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB. Dia bisa memastikan sebab aksi yang sekarang telah digelar sedikitnya enam kali sejak sebelum MK menyidangkan sengketa hasil Pilpres 2019 dan selalu berlangsung tertib.

"Saya sudah tetapkan. Menurut UU (aksi) dari jam 8 (pagi) sampai jam 18, tapi saya minta jam 5 sore itu paling telat sudah bubar. Pengalaman selama ini, setelah salat azhar berjamaah di sini, (massa) bubar," ujar Abdullah.

Eleman massa yang tergabung dalam Gerakan Tahlil Akbar dan Halalbihalal 266 terdiri dari GNPF Ulama, FPI, PA 212, Mahasiswa, serta mak-mak. Selain berorasi dan meneriakan yel-yel, mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan.

Abdullah menegaskan, kegiatan aksi tidak disponsori oleh pihak-pihak yang berkontestasi pada Pemilu 2019. Dia menekankan aksi didorong dari inisiatif masyarakat yang ingin memberi dukungan moril kepada sembilan hakim konstitusi.

"Kami tidak menjalankan hal ini karena Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Jokowi ataupun Pak Kyai Ma'ruf. Kami hanya menjalankan untuk kepentingan rakyat," kata mantan Penasehat KPK itu



SUMBER