Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan perihal gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung MK, Kamis (25/6/2019) pukul 12.30 WIB. MK akan memutuskan apakah gugatan pemohon (Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi) terhadap termohon (Komisi Pemilihan Umum/KPU) diterima atau ditolak.

Di saat perhatian publik tertuju kepada MK, tiba-tiba kabar perihal rekonsiliasi antara kedua kubu mengemuka. Dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019, di kalangan internal Partai Gerakan Indonesia Raya selaku pengusung utama Prabowo-Sandi muncul istilah "212".

Istilah "212" yang dimaksud bukan mengacu kepada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016, melainkan tawaran jabatan Jokowi-Amin terhadap Prabowo-Sandi. Perinciannya, dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden.


Kabar itu juga disuarakan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, via akun Youtube pribadi. Bahkan Faldo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menyebut tidak tertutup kemungkinan Prabowo mendapat jabatan di Wantimpres di era pemerintahan Jokowi-Amin 2019-2022.

Dilansir CNN Indonesia, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, mengaku belum ada keputusan resmi ihwal kans Prabowo memperoleh jabatan di Wantimpres.
Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Sangat wajar Pak Prabowo ditempatkan di Wantimpres. Beliau punya kecintaan terhadap bangsa Indonesia, akan sangat bisa membantu Pak Jokowi," kata Arya kepada CNN Indonesia seperti dikutip Selasa (25/6/2019).

"Komunikasi dengan kubu Prabowo-Sandi terus dilakukan, tujuannya rekonsiliasi, bisa bahas apa saja," lanjutnya menjelaskan perkembangan terkini.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh Prabowo dengan Jokowi. Apalagi soal bagi-bagi jabatan, termasuk posisi di Wantimpres.

"Belum ada deal soal Wantimpres atau Menteri. Pak Prabowo masih fokus di MK sampai 27 Juni besok," kata Andre yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra kepada CNN Indonesia.

Menurut Andre, tidak ada satupun pimpinan Partai Gerindra, termasuk Prabowo, yang datang menemui Jokowi ataupun pewakilannya untuk membahas kesepakatan terkait jabatan politik di pemerintahan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...timpres-jokowi

astagfirullah dagelan apa lagi ini

amanah ulamak ente itu jadi pleciden wok
bukan wantimpres