Persatuan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berencana melakukan halal bihalal di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni 2019 mendatang. Halal bihalal ini bertepatan dengan MK mengumumkan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga. 




Tentu banyak pihak menilai halal bihalal ini bermuatan politis, tidak murni kegiatan keagamaan. Karena kalau tujuannya murni kegiatan keagamaan, tentu tidak perlu dilakukan di gedung MK pada saat lembaga tersebut mengumumkan putusan sengketa Pilpres 2019.

Kombes R. Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menanggapi hal ini. Ia menegaskan tidak boleh ada massa menggelar aksi di gedung MK pada saat pengumuman sengketa Pilpres. Menurutnya, kawasan gedung MK dekat dengan Istana Kepresidenan. Karena dekat Istana Presidenan, di area tersebut dilarang untuk digunakan kegiatan demonstrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Sesuai Pasal 6 UU No. 9/1998, demo di kawasan gedung MK dilarang. Walau disebut aksi damai, balajar dari peristiwa di gedung Bawaslu lalu, tetap saja berpotensi untuk rusuh,” tegas Argo Yuwono.

Karena itu, Argo Yuwono menyarankan PA 212 dan GNPF melakukan halal bihalal di lokasi lain, yang tak dilarang UU. “Halal bihalal kan bisa dilakukan di rumah atau digedung lain,” kata Argo Yuwono.

Namun, juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, punya alasan lain. Ia beralasan kegiatan tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan. Agar pasangan Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin, yang menurutnya curang, bisa didiskualifikasi MK.

“Kami hanya ingin mengawal hal itu. Kami tidak takut terhadap penguasa. Apalagi ini aksi superdamai, kami jamin tidak ada kerusuhan,” ujar Bamukmin.

Bamukmin menambahkan, aksi itu juga sebagai sarana halal bihalal dan sudah disetujui tokoh panutan mereka, K.H. Rizieq Shihab.


Dikecam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin

Merespons rencana PA 212 dan GNPF, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyebutnya sebagai terlalu berlebihan. Tak ada urgensinya dan merupakan intervensi terhadap MK.

Menurut Ade Irfan Pulungan, Direktur Hukum dan Advokasi TKN, tak ada gunanya kegiatan tersebut. Itu hanya akan membuat gaduh. Ia balik mempertanyakan kepentingan di balik itu.

“Jangan terlalu lebai. Apa sih kepentingannya,” kata Irfan Pulungan.

Irfan Pulungan menambahkan, TKN tak pernah melarang siapa pun melakukan aksi massa untuk menyampaikan aspirasi karena itu bagian dari demokrasi. Namun, setiap aksi atau demonstrasi harus dipastikan tak mengganggu kepentingan publik lainnya.

Anggota TKN dari PPP, Achmad Baidowi, malah mempertanyakan penggunaan istilah halal bihalal. Menurutnya, halal bihalal seharusnya tak dibungkus kepentingan politik.

“Itu melenceng jauh dari konsep halal bihalal yang diajarkan Islam. Aksi ini malah memberi tekanan pada MK yang harus kita hargai eksistensinya sebagai lembaga tinggi negara,” tukas Baidowi.




Referensi tulisan 1

Referensi tulisan 2

Referensi tulisan 3

Referensi tulisan 4


Sumber foto