Adalah sebuah hal yang logis jika seseorang mencintai kampung halaman atau tanah kelahirannya. Siapa yang tidak? Apalagi orang Indonesia yang identik dengan tradisi tahunan mudik jelang hari raya besar keagamaan seperti Lebaran atau Natal.

Juga tidak mengherankan jika seseorang yang sudah sukses di rantau, ingin berpartisipasi membangun daerah asalnya. Membantu pembangunan fasilitas publik, misalnya. Atau bisa pula memberikan bantuan cepat tanggap ketika terjadi bencana alam, mengingat letak geografis Indonesia yang memang rawan siklus bencana alam.

Semua sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Hal tersebut baru menjadi salah ketika seseorang menggunakan fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadinya, di daerah asalnya. Atau mungkin mendahulukan daerah asalnya sebagai penerima fasilitas negara, sehubungan dengan jabatan yang dimiliki. Bahasa kerennya, konflik kepentingan.

Apalagi bagi seorang putra daerah yang meduduki jabatan penting di pemerintahan. Jabatan sekelas menteri, misalnya, yang merupakan gugusan individu yang langsung dipilih oleh presiden sebagai para pembantu hariannya.

Jika yang bersangkutan mendahulukan daerah asalnya sebagai penerima fasilitas atau bantuan negara, tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Hal ini yang disinyalir tengah terjadi di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan). Tanpa mengurangi rasa simpati kepada para korban, respon yang diberikan kementerian yang digawangi Andi Amran Sulaiman, putra asli Sulawesi Selatan, terhadap para korban banjir terkesan sangat cepat.

Ya banjir memang baru saja melanda sektor pertanian dan masyarakat petani Sulawesi Selatan akhir pekan lalu, tepatnya di tujuh kabupaten yakni Soppeng, Sidrap, Wajo, Pinrang, Bone, Enrekang dan Luwu.



Bantuan berupa benih padi, jagung, pupuk, ayam alat mesin pertanian berupa pompa air, traktor dan ekskavator sangat cepat mengalir. Bantuan juga berupa sembako untuk membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Total bantuan senilai Rp10 miliar yang bersumber dari penggalangan bantuan internal karyawan Kementan dan mitra, diserahkan sendiri oleh sang Menteri Pertanian (Mentan) di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/6).

Namun, sigapnya bantuan Kementan kepada masyarakat dan petani korban bencana banjir di sejumlah wilayah Sulawesi, justru menuai kritik sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPW) Ujang Komarudin memandang, selain dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan, bantuan tersebut juga dinilai kurang berpihak pada petani secara keseluruhan.

Ia bilang, Amran memiliki konflik kepentingan. “Ketika merasa berasal dari daerahnya, lalu kepentingan pribadinya diutamakan. Ini yang mesti kita kritisi,” ujarnya seperti dilansir dari Telusur.co.id, kemarin.

Sebagai seorang yang menduduki tampuk kepemimpinan di kementerian, seorang menteri dituntut komitmen dan konsistensinya. Dalam kasus ini, seharusnya bantuan-bantuan serupa juga diberikan ke seluruh wilayah yang terkena dan terdampak bencana. Jangan hanya bantuan tersebut diberikan ke daerah dimana sang pejabat itu berasal.

Pada awal tahun 2019, banjir juga sempat melanda wilayah di Jawa Timur, setidaknya terdapat 5.937 hektar lahan pertanian yang terdampak. Sayangnya tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Kementan memberikan bantuan seperti yang dilakukan ke wilayah terdampak Sulawesi.



Ujang menyebut, seharusnya perlakuan dan kebijakan yang sama dilakukan di semua wilayah yang terkena bencana, seturut dengan azas keadilan. “Bukan hanya karena di daerahnya. Ini yang menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, dan berbahaya secara kepentingan politik,” cetusnya.

Terkait dengan sumber dana bantuan yang berasal dari sumbangan internal dan stakeholder Kementan, dirinya menegaskan asalkan tidak menentang undang-undang. Jangan sampai hal itu justru berpotensi korupsi kebijakan. “Yang dikhawatirkan, internal ini terpaksa atau tidak memberikan sumbangannya. Karena biasanya, ketika pejabat yang ngomong, ada rasa keterpaksaan. Seolah-olah bawahannya iklas, tapi belum tentu,” paparnya.

Senada dengan Ujang, pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan menilai, sistem donasi dari rekanan, cenderung akan menimbulkan kesan diskriminasi.

Bukan niscaya para menteri ingin memiliki investasi secara politik di daerahnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga dapat berdampak bagi keluarganya. “Jadi kalau ada dugaan daerah yang memiliki kedekatan tertentu, bisa saja terjadi,” kata dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengkritisi kabar adanya permohonan sumbangan untuk wilayah terdampak banjirn yang ditujukan kepada para pelaku usaha. Sumbangan itu untuk tanggap darurat akibat bencana banjir di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Penyaluran bantuan kepada daerah-daerah yang dilanda bencana memang dianggarkan ke sejumlah kementerian. Namun politisi Hanura ini mengaku tidak mengetahui dengan pasti apakah ada pos di postur anggaran Kementan bagi peruntukan tersebut.

Jika ada, tentu sah saja bagi Kementan untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Namun, jika tidak ada alokasinya, maka pejabat sekelas menteri pun tidak berkuasa memberikan bantuan korban bencana dengan anggaran kementerian.

Meski demikian, tidak salah jika Kementan melakukan penggalangan dana bantuan sendiri, misalnya dengan menggandeng mitra-mitra swasta. Namun demikian prosesnya harus transparan dan melibatkan lembaga lain, seperti Kementerian Sosial.

“Sah-sah saja Mentan mau menggalang dana untuk korban bencana, tapi ya harus sesuai aturan. Penggalangan dana bisa melibatkan Kemensos dan dibuka ke publik dari mana asalnya dan penyalurannya,” jelas Inas.


Acuan:

Prinsip Keadilan Bantuan Kementan Dipertanyakan

Mentan Salurkan Bantuan Rp 10 M untuk Korban Banjir di Sulsel