Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua kembali terlihat di tengah aksi massa di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

Bersama dengan FPI, GNPF, Alumni 212, dan Forum Umat Islam (FUI), serta kaum emak-emak, dirinya bakal berdemonstrasi kembali untuk memberikan dukungan moril kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita cuma memberikan dukungan moral, support kepada MK agar mereka tidak takut, tidak khawatir akan intimidasi dan intervensi," kata Abdullah saat ditemui di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).


Abdullah mengaku khawatir jika MK tidak memutus secara adil, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan elite dan partai politik. Lebih lanjut, dia memperkirakan tidak sampai 50 persen masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Ia bahkan menyebut sejumlah provinsi bakal 'keluar' jika putusan MK tak adil.

"Pada waktu itulah nanti Aceh keluar, Maluku keluar, Papua barangkali, Sulawesi Utara keluar dan itu berbahaya," ucapnya, tanpa menjelaskan lebih jauh maksud 'keluar' itu.

Kehadiran Abdullah kali ini bukan yang pertama kalinya. Pada sidang perdana sengketa Pilrpes 2019, Jum'at (14/6), dia mengikuti demonstrasi dan menjadi salah satu orator.

Dalam pernyataannya, dia mengungkapkan bahwa kehadirannya semata-mata hanya memberikan pesan agar hakim MK bisa bekerja secara independen dan profesional dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu.

merdeka

Eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua, dalam aksi bersama Alumni 212, menyebut sejumlah provinsi 'keluar' jika MK tak memutus sengketa Pilpres 2019 dengan adil.


Tolong disebutkan provinsi mana saja yang mau keluar?