Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat nasional pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Pasangan calon presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50%). Sedangkan pasangan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 68.650.239 suara (44,50%).

Setelah pengumuman hasil rekapitulasi nasional oleh KPU, kini paling tidak tersisa dua tahapan lagi dari seluruh rangkaian Pemilu 2019. Yaitu, proses pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih.

Kini, perhatian publik perlahan-lahan mulai tertuju pada komposisi kabinet seperti apa kelak akan dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahan. Bahkan, tersiar kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet segera setelah proses PHPU di MK selesai.

Seiring dengan hal tersebut, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mulai meminta jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II mendatang. Beberapa hari lalu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, partai berlambang pohon beringin tersebut berharap mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet mendatang. Jauh sebelum itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap, PKB mendapatkan jatah 10 menteri di dalam kabinet mendatang.

Sulit dipungkiri, tema utama dan dominan muncul dalam pembicaraan koalisi di tingkat elite selama ini seputar pembentukan kabinet adalah, siapa mendapat apa. Ketimbang mewujudkan penguatan sistem presidensial demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara di masa datang.
Karena itu, dalam pembentukan kabinet mendatang, Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman lima tahun periode pertama pemerintahan terdahulu dan 10 tahun periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu kendala serius bagi presiden terpilih selama ini dalam membentuk kabinet adalah dominasi kuat partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima seorang presiden terpilih akibat keberadaan koalisi partai-partai politik dan ketidakjelasan praktik sistem presidensial kita saat ini.

Empat kali reshuffle kabinet dilakukan oleh Presiden Jokowi selama lima tahun periode pertama pemerintahannya. Ini juga menujukkan, betapa kompromi-kompromi politik dengan partai-partai politik koalisi harus diperbaharui secara terus menerus.

sumur
ngurus negara jgn lah kek ngurus warung, giliran bagi" jatah aja rame unjuk gigi. giliran ada masalah, koordinasi ga jalan malah diem tunjuk sana-sini