Washington DC - Kemarahan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) atas pembicaraan soal nuklir yang diam-diam dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump dengan Arab Saudi semakin meningkat. Kongres AS menuntut jawaban soal izin berbagi teknologi nuklir dengan Saudi yang disetujui Menteri Energi AS Rick Perry, beberapa waktu lalu.

Seperti dilaporkan The Hill dan dilansir Press TV, Senin (8/4/2019), kemarahan semakin memuncak setelah terungkap bahwa pemerintahan Trump memberi izin kepada perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi energi nuklir tertentu dengan Saudi, tanpa adanya perjanjian nuklir secara luas yang disepakati terlebih dulu.

Diketahui bahwa Saudi menolak kesepakatan yang mengatur larangan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang sisa bahan bakar untuk memproduksi plutonium. Dua hal itu menjadi langkah penting dalam perakitan senjata nuklir.

Baca juga: AS Setujui Penjualan Teknologi Nuklir Rahasia untuk Arab Saudi

Para anggota parlemen AS meminta penjelasan khusus untuk hal tersebut. Mereka, sebut The Hill, secara spesifik ingin mengetahui apakah izin yang disetujui Menteri Perry itu diberikan setelah wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018 lalu, atau sebelumnya.

"Pertama, kami ingin mendapatkan informasi (dari Departemen Energi) dan kami menuntut itu. Kami harus mendapatkannya," tegas Senator New Jersey, Bob Menendez, dari Partai Demokrat dalam pernyataannya. Senator Menendez merupakan anggota senior Komisi Hubungan Luar Negeri pada Senat AS.

"Dan saya pikir, menjadi penting untuk mengetahui secara pasti bagaimana ini terjadi, kapan itu terjadi dan secara khusus, apakah Anda melakukannya setelah Khashoggi?" tanya Menendez kepada Departemen Energi AS, merujuk pada izin berbagi teknologi nuklir dengan AS.

Diketahui bahwa Kongres AS mengevaluasi ulang hubungan dengan Saudi usai pembunuhan Khashoggi. Banyak anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik yang menaungi Trump, menyalahkan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman sebagai dalang atas pembunuhan itu.

Baca juga: AS 'Terburu-buru' Alihkan Teknologi Nuklir ke Arab Saudi

Pekan lalu, Kongres AS mengirimkan resolusi kepada Trump, yang isinya mengakhiri dukungan militer AS untuk koalisi pimpinan Saudi dalam konflik Yaman. Diperkirakan, Trump akan memveto resolusi itu dan Kongres AS akan mengambil langkah lanjutan untuk mengkonfrontasi Trump terkait dukungannya untuk Saudi.

Anggota House of Representatives (HOR) -- setara DPR -- dari Partai Demokrat sedang menyelidiki perundingan nuklir pemerintahan Trump dengan Saudi.

Penyelidikan dilakukan setelah pada Februari lalu, Komisi Pengawasan dan Reformasi mengumumkan pihaknya meluncurkan penyelidikan 'untuk mencari tahu apakah tindakan yang diambil pemerintahan Trump ada dalam kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat atau, sebetulnya, menguntungkan pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan finansial sebagai dampak atas perubahan kebijakan luar negeri AS ini'.

Penyelidikan itu diluncurkan bersamaan dengan dirilisnya laporan interim yang memuat tuduhan dari sejumlah whistleblower yang identitasnya dirahasiakan, yang menyebut para pejabat senior Gedung Putih mengabaikan peringatan dari penasihat hukum dan etika dalam mengejar rencana menjual reaktor nuklir ke Saudi.

Baca juga: Arab Saudi Akan Bangun Reaktor Riset Nuklir Pertama

Laporan sebelumnya menyebut Menteri Perry menyetujui enam otorisasi yang disebut sebagai otorisasi 'Part 810', yang berarti mengizinkan sejumlah perusahaan untuk melakukan pengerjaan awal pada tenaga nuklir sebelum kesepakatan nantinya disepakati. Persetujuan yang diberikan Menteri Perry ini pertama dilaporkan Daily Beast, sebelum akhirnya dikonfirmasi Menteri Perry di hadapan Komisi Angkatan Bersenjata Senat AS.

Dengan adanya persetujuan ini, maka perusahaan-perusahaan AS bisa berbagi teknologi energi nuklir dan menjual reaktor nuklir kepada Saudi. Terlepas dari itu, kongres AS memiliki wewenang hukum untuk mengkaji ulang persetujuan itu dan bisa memblokirnya begitu persetujuan itu dibawa ke Kongres AS untuk dibahas lebih lanjut.

"Ini tampaknya sebuah aksi menghindari hukum dalam upaya mencapai sebuah kebijakan. Jika Anda tidak bisa mempercayakan sebuah gergaji tulang (bone saw) pada sebuah rezim, Anda tidak seharusnya mempercayakan senjata nuklir pada mereka," sebut anggota HOR dari Partai Demokrat, Brad Sherman, merujuk pada senjata yang diyakini digunakan untuk membunuh Khashoggi.


Simak Juga "Pos Perbatasan Arab Saudi Diserang":

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/ita)

https://m.detik.com/news/internasion...ngres-as-marah