tirto.id - Dengan pengalamannya sebagai tentara lebih dari dua dekade, Mayor Jenderal Amirmachmud punya peluang untuk jadi pemimpin teras Angkatan Darat. Tapi dari jabatan Panglima Kodam Jakarta Raya (Jaya), dia harus jadi menteri. Dia menggantikan koleganya, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, sesama pembawa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang tutup usia pada 8 Januari 1969.

“Amirmachmud semula menolak dengan halus tawaran tersebut,” tulis Julius Pour dalam Baramuli Menggugat Politik Zaman (2000: 270).

Amirmachmud mengaku, “pendidikan saya hanya Sekolah Teknik (Ambachtschool) setelah menamatkan HIS. Ditambah berbagai kursus sehingga dapat disamakan hanya setingkat SMA sekarang. Menyadari kemampuan bahasa Inggris saya yang juga minim.”

Amirmachmud bukan satu-satunya jenderal yang pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Sebelum dirinya dan Basuki Rahmat, ketika Sukarno masih berkuasa, Mayor Jenderal Soemarno Sostroatmodjo pernah juga jadi Menteri Dalam Negeri. Hingga lengsernya Soeharto, tak satu pun teknokrat sipil di Departemen Dalam Negeri yang pernah memimpin kementerian itu. Setelah Amirmachmud, jenderal lain yang menduduki jabatan Mendagri adalah Sudharmono, Supardjo Rustam, Rudini, Yogie Suardi Memet, dan Raden Hartono.

Merajai Kementerian dan Provinsi

Departemen Dalam Negeri tentu saja bukan satu-satunya lembaga negara yang pada masa Orde Baru diisi para jenderal daripada Soeharto. Departemen Penerangan, sejak awal Soeharto jadi presiden, beberapa kali dipimpin jenderal. Di antaranya Marsekal Budiardjo, Sudharmono, Ali Moertopo, dan Raden Hartono.

Di Departemen Perindustrian, dulu ada M. Jusuf, yang bersama Amirmachmud dan Basuki Rahmat mengantar Supersemar. Bahkan di Departemen Agama ada Alamsjah Ratu Prawiranegara. Menteri Pertahanan Keamanan sudah pasti jenderal. Di lembaga negara seperti Kejaksaan Agung, beberapa jenderal berlatar belakang pendidikan hukum militer pernah jadi orang nomor satu.

Selain menteri, banyak pula jenderal yang dijadikan gubernur. Fenomena macam ini tidak hanya terjadi di zaman Soeharto, tapi dimulai sejak era Sukarno. Letnan Jenderal Ali Sadikin adalah contoh jenderal yang jadi gubernur. Sebelumnya dia malah pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut. Setelah Ali Sadikin, sepanjang era kekuasaan Soeharto, gubernur DKI Jakarta diisi barisan jenderal. Mereka antara lain Soerjadi Soedirdja, Wiyogo Atmodarminto, Soeprapto, dan Tjokropanolo.

Di Jawa Barat, sepanjang zaman Soeharto, gubernurnya juga selalu para jenderal. Mulai dari Mashudi, Solichin G.P., Aang Kunaefi, Yogie S. Memet, hingga Raden Nuriana. Begitu pun di Jawa Tengah. Ada Moenadi, Soepardjo Rustam, Muhammad Ismail, dan Soewardi. Di Jawa Timur, tidak semua gubernur zaman Orde Baru adalah jenderal. Setidaknya ada Wahono, Sularso, dan Basofi Sudirman. Para serdadu yang jadi gubernur biasanya berpangkat mayor jenderal atau bintang dua.

Jenderal-jenderal yang jadi menteri atau gubernur di zaman Orde Baru kebanyakan berasal dari Angkatan 45—mereka yang pernah merasakan Revolusi Indonesia. Ada juga yang masuk tentara di akhir zaman Sukarno dan jadi jenderal di zaman Soeharto, seperti Basofi Sudirman. Perwira korps baret merah yang populer ini tidak menjadi orang penting di kepemimpinan Angkatan Darat dan ABRI, tapi di kepemimpinan sipil di Jawa Timur.

Sejak awal berkuasa, Soeharto memang banyak melibatkan petinggi militer dalam pemerintahan. Setidaknya di jajaran pembantu dekatnya. David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983 (2010: 27-29) menyebut di jajaran Staf Presiden RI (SPRI), “[ada] enam orang perwira tinggi Angkatan Darat serta dua tim sipil, para spesialis di bidang ekonomi.” Di luar itu, banyak jenderal yang menjadi raja di departemen atau provinsi.



Jalan Keluar Surplus Jenderal

Surplus jenderal di masa Orde Baru sangat mudah diatasi Soeharto, dengan menjadikan mereka menteri, gubernur, duta besar, atau posisi lain di pemerintahan. Baik perwira yang disukai atau yang tidak, Soeharto bisa menjadikan mereka apa saja.

Seperti dicatat Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016: 28-29), kepada jenderal yang jelas-jelas berjasa menumbangkan PKI dan mendirikan Orde Baru pun Soeharto “menghadiahi” mereka jabatan sipil sebelum mereka bersinar di Angkatan Darat atau ABRI. Di antaranya adalah Kemal Idris, Sarwo Edhie Wibowo, dan H.R. Dharsono. Mereka dijadikan duta besar.

Soeharto tak mau para jenderalnya menganggur. Mereka yang tidak disukai Soeharto biasanya diberi jabatan yang tak menyenangkan sebagai duta besar. Zaman itu ada istilah "di-dubes-kan", yang berarti mereka dibuang oleh Soeharto.

Tentu saja jenderal adalah orang terpilih, dan di antara para jenderal itu tak semuanya akan menduduki jabatan pucuk seperti panglima, kepala staf, atau deputi-deputinya. Jika pun mereka dapat jabatan itu, biasanya tidak bisa berlama-lama. Mereka yang pernah jadi orang-orang puncak di ABRI pada akhirnya juga harus keluar dari struktur ABRI, dan banyak yang mendapat jabatan sipil setelahnya.

Para jenderal aktif yang gagal lanjut karier ke pucuk matra mereka di ABRI setidaknya bisa terhibur dengan jabatan sipil yang membawahi orang-orang sipil yang berpengalaman dibanding dirinya. Tidak penting si jenderal mengerti permasalahan atau punya kemampuan di bidang yang diurusnya.

Di zaman Orde Baru, bahkan di masa sekarang pun, selalu ada orang bilang bahwa militer bisa mengerjakan apa saja. Sepayah apapun kemampuannya, seorang ABRI, apalagi jenderal, tentu disegani orang.

Setelah Soeharto lengser, kejayaan para jenderal yang mengisi jabatan sipil semakin terkikis. Mereka tidak lagi mudah jadi menteri atau pejabat sipil lainnya. Meski masih ada saja, misalnya, mantan jenderal yang dulunya tak mengurus perairan tapi jadi Menko Kemaritiman.

(tirto.id - pet/ivn)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Ivan Aulia Ahsan
Sumur