zolaidAvatar border
TS
zolaid
Nyatakan Capres Nomor Urut 01 Curang , Dan Minta Nyatakan Prabowo – Sandi Menang

INDOZOLA - Ketua Tim Hukum pasangan Prabow Subianto – Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto. menilai pasangan capres – cawapres nomor urut 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin berpotensi melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres)2019.

Dan Sebab itu , Tim Hukum Prabowo – Sandi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’aruf Amin sebagai peserta pemilu 2019

Mereka juga meminta MK menyatakan pasangan capres – cawapres nomor urut 02 sebagai pemanenang pilpres atau paling tidak pemungutan suara diulang secara nasional.

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi & Amin
harus di batalkan atau didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019 dan Pasangan Calon Presiden 02, Prabowo – Sandi sebagai pemenangnya , atau tidak pemungutan ulang Pilpres 2019 di ulang secara nasional” kata bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Puasa, Jum’at 14/06/2019

Bambang Mnuduh,Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melalukan lima bentuk kecurangnan selama pilpres.

Kelima tuduhan kecurangan itu adalah penyalagunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN,ketidkanetralan AParatur Negara, Polisi dan intelijenm pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Bambagng mengklaim, kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

“Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, mecakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” Kata Bambang,

Untuk meperkuat dalilnya itu, Bambang menyertakan tautan berita media massa online sebagai buktinya,

Terkait penyalagunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah misalnya, Bambang mencantumkan sebanyak 22 tautan berita,


Pada intinya, seluruh berita tersebut menyoroti tentang upaya pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, kenaikan dana kelurahan, pencarian dana bantuan sosial (Bansos). percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyiapan skema RUmah DP 0 persen untuk ASN , TNI dan Polri.

“Dengan sifatnya yang terstruktur, sistematis, masif tersebut . maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain money politics atau lebih tepatnya vote buying” ucap bambang,

“Patut diduga dengan alur logika yang wajar bertujuan untuk mempengaruhi penerimaan manfaat baik secara langsung ataupun tidka langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya , agar lebih memilih Capres Paslon 01,” tutur mantan Wakil Ketua KPK itu.

Sumber : INDOZOLA
abau.
abau. memberi reputasi
1
2K
18
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan