Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memperhatikan Rizieq Shihab di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 28 Februari 2017.

Sejak dibuat tiga pekan lalu, petisi menuntut "Cabut Status WNI Rizieq Shihab” di situs change.org telah ditandatangani oleh lebih dari 80 ribu netizen per Minggu siang, 8 Juni 2019. Target petisi itu pun telah bertambah dari pertama kali muncul, yaitu 75 ribu tanda tangan.

Kini, jumlah tanda tangan bukti dukungan yang ditargetkan dalam petisi itu menjadi 150 ribu. "Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk menandatangani Petisi ini sebanyak-banyaknya agar didengarkan oleh pemerintah," kata akun 7inta Putih ketika membuat petisi 17 Mei lalu.

Rizieq Shihab seperti diketahui adalah pimpinan FPI dan kini masih berada di Arab Saudi sejak menyingkir dari penetapan tersangka kasus pornografi pada 2017 lalu--kini penyidikannya telah dihentikan. Adapun isi petisi mengaitkan Rizieq sebagai yang paling bertanggung jawab atau otak di balik segala provokasi pasca hasil pemilu yang baru berlalu.

“Jika kita hanya berteriak Bubarkan FPI, saya rasa belum cukup, karena Rizieq Shihab pasti akan membentuk ormas lainnya dengan nama yang berbeda, namun berperilaku sama," seperti dikutip dari deskripsi petisi itu.

Petisi itu ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo beserta tiga menterinya yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menko Polhukam Wiranto. "Saya tidak melihat tindakan dan kegiatan Rizieq yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia melainkam sebaliknya. Banyak memprovokasi orang untuk berbuat intoleran," kata Agus memberi alasan mendukung petisi itu, minggu 9 Juni 2019.


Petisi untuk mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab. Change.org

Anggota senior Lembaga DPP Front Pembela Islam, Novel Bamukmin, menanggapi petisi itu dengan menyatakan tak ambil pusing. Pimpinan FPI, Rizieq Shihab, ditegaskannya sebagai WNI, anak dari pejuang kemerdekaan Hussein Shihab. Novel balik menuding pembuat petisi komunis.

Ketua FPI DKI Jakarta, Muchsin Alatas, enggan merespon petisi online yang meminta pemerintah mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab. Menurut dia, FPI lebih memilih untuk membiarkan saja petisi itu terus bergulir. "Biar sajalah," katanya.



SUMBER