Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan layanan gawat darurat di DKI Jakarta belum terintegrasi. Dia berharap hal itu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta.

Layanan gawat darurat tersebut adalah Pemadam Kebakaran (Damkar), ambulans, polisi, dan instansi penyelamatan (SAR). Kata Adrianus, biasanya di kota-kota besar keempat bidang layanan gawat darurat ini telah menjadi kesatuan.

"Jadi memang ada integrasi ya antara kota-kota besar itu. Ada empat hal itu. Pertama, damkar, ambulance, polisi dan rescue tadi. Itu terintegrasi. Kalau di Jakarta kan enggak nih. Damkar kemana, ambulans urus sendiri," kata Adrianus saat sidak di Damkar Koja, Jakarta Utara, Jumat (7/6).

"Andaikan ada operational room ya yang baik di Balai Kota gitu, 911 gitu, di mana kita tinggal angkat telpon, damkar di mana, jadi kita mau satu kota yang terintegrasi," lanjutnya.

Adrianus menyampaikan, pihaknya memiliki data Damkar seluruh Indonesia. Namun menurutnya Damkar di DKI Jakarta terbaik. Berdasarkan hasil sidak di Damkar Koja, personel masih kurang namun di daerah lain jauh lebih sedikit jumlah personelnya.

"Belum dari sisi peralatannya dan anggarannya. Jadi memang harapan kami sebagai Ombudsman adalah kota-kota yang sudah punya PAD bagus, Bandung, seyogyanya lebih memberikan perhatian tentang Damkarnya," ujarnya.

Damkar, lanjutnya, memiliki peran yang makin luas, seperti penyelamatan (rescue). Namun demikian terkendala peralatan dan kompetensi personel yang terbatas.

"Karena rescue mengharuskan kompetensi yang khusus juga. Contoh, ada korban, ketika diangkat harus hati-hati kalau misalnya patah tulang. Jadi harus ada keterampilan baru seiring tugas yang luas," kata Adrianus.

Ombudsman RI juga menyoroti kesejahteraan petugas Damkar. Kebanyakan petugas Damkar yang ditemui saat sidak merupakan tenaga honorer. Adrianus meminta agar status mereka ditingkatkan atau diangkat menjadi ASN