Sejumlah peserta aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan penyerangan kepada petugas Kepolisian dalam Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Massa terus melempari polisi dengan batu serta bom molotov. Mereka juga mengarahkan kembang api dan petasan ke blokade polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menemukan sejumlah kejanggalan dalam tewasnya delapan orang dalam insiden kericuhan aksi 22 Mei 2019.

Hermawan menuturkan kedelapan koran tersebut ditembak dengan metode single bullet dan semua terkena di bagian leher serta dada pada sisi yang sama. "Semua tembakan single bullet di leher belakang telinga. Cuma satu tapi langsung mematikan," kata dia saat dihubungi, Ahad, 26 Mei 2019.

Menurut Hermawan, tembakan aparat kepolisian biasanya random dan bukan single bullet di bagian kepala. Dia menilai ada unsur kesengajaan dengan melihat titik sasaran penembakan di tempat yang sama.

"Kan, tidak mudah menembak (di bagian) leher itu," ucap Hermawan. Ia juga menduga, jenis senjata api yang digunakan adalah pistol jenis Glock yang biasa dipakai perwira termasuk jenderal.

Selain itu, kejanggalan lain yang dilihat Hermawan adalah tidak jelasnya orang yang membawa para korban ke rumah sakit. "Mosok RS tidak tanya: sampeyan siapa, kok, bawa-bawa mayat ketembak ini?" kata dia. Sehingga tidak diketahui lokasi penembakan akibat tidak jelasnya identitas yang membawa korban.

Dalam rangkaian aksi 21-22 Mei 2019 di gedung Bawaslu, Jakarta, yang berujung pada kericuhan di beberapa tempat, tercatat delapan orang tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membentuk tim investigasi untuk mengusut kerusuhan 22 Mei 2019.

"Kapolri sudah bentuk tim investigasi dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Moechgiyarto untuk mengetahui penyebab dan semua aspek," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 Mei 2019.



SUMBER