Tak Perlu Represif, Jokowi Bisa Cari Cara Lain untuk Redam Kritik
Posted on May 25, 2019

Sumber: www.aspistrategist.org.au
Oleh: Alexander R. Arifianto (The Strategist)

Selama ini Jokowi telah melakukan tindakan represif melalui undang-undang dan jalur hukum untuk mengatasi para kritikusnya. Sebenarnya, Jokowi punya pilihan lain untuk merangkul para kritikus Islam, seperti memberikan pendidikan dan peluang ekonomi bagi masyarakat Muslim berpenghasilan rendah (khususnya generasi muda milenial). Jika Jokowi berhasil mempromosikan peluang ekonomi di kalangan Muslim berpenghasilan rendah, ia juga akan dapat mengatasi banyak keluhan dari para kritikus Islamnya.

Setelah kampanye yang disebut sebagai ‘salah satu kampanye pemilu paling memecah belah dalam sejarah Indonesia,’ Presiden Joko Widodo memenangkan pemilu ulang melawan saingan lamanya, Prabowo Subianto.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Jokowi memenangkan Pilpres 2019, dengan perolehan 55,5 persen suara melawan 44,5 persen suara untuk Prabowo.

Prabowo telah mengajukan gugatan hukum terhadap hasil tersebut di Mahkamah Konstitusi Indonesia, meskipun sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa pengadilan akan menolaknya, yang membuka jalan bagi Jokowi untuk memulai masa jabatan lima tahun keduanya sebagai presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia pada bulan Oktober mendatang.

Penolakan Prabowo yang terus-menerus terhadap hasil pemilu, telah disertai oleh ancaman yang berulang kali dari para pendukung garis kerasnya—banyak dari mereka adalah Islamis konservatif—bahwa mereka akan menggelar protes jalanan dengan ‘kekuatan rakyat’ (people power).

Memang, Jokowi sebelumnya telah berjuang melawan para aktivis Islam konservatif, sejak demonstrasi ‘aksi bela Islam’ yang berhasil menyingkirkan bekas sekutunya Basuki Tjahaja Purnama (yang dikenal sebagai ‘Ahok’) dari kursi Gubernur Jakarta pada April 2017.

Para aktivis ini—yang sekarang dikenal secara kolektif sebagai Alumni 212—bersekutu dengan Prabowo dalam upayanya untuk menjadi presiden.

Selama kampanye yang panjang, mereka sering beralih ke media sosial untuk menuduh Jokowi sebagai komunis, etnis Tionghoa, atau Kristen, untuk mencegah umat Muslim yang saleh memilihnya.

Menanggapi tantangan dari para Islamis, Jokowi bergantung pada undang-undang seperti Undang-Undang tentang Penodaan Agama, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan dekrit darurat mengenai organisasi masyarakat sipil, sebagai dasar hukum untuk melawan para aktivis Islam yang menantangnya.

Dengan menggunakan undang-undang ini, pihak berwenang menindak para aktivis Islam tersebut. Salah satu inisiator protes pro-Prabowo, Eggi Sudjana, telah didakwa oleh polisi Indonesia, sementara yang lain—termasuk ulama Islam Bachtiar Nashir—telah dipanggil untuk diinterogasi.

Eggi menghadapi banyak tuduhan makar, dan terungkap bahwa Bachtiar melarikan diri dari Indonesia ke Arab Saudi.

Penangkapan ini adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan disipliner dan hukuman yang diambil oleh pemerintahan Jokowi terhadap para pengkritiknya—yang terutama berasal dari jajaran aktivis Alumni 212—tetapi juga terhadap orang lain yang telah bersekutu dengan Prabowo, seperti gerakan #2019GantiPresiden yang menentang Jokowi dan kebijakannya sebelum Pilpres 2019.

Pada Mei 2017, polisi mendakwa pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, dengan tuduhan video mesum online. Ini memaksanya mengasingkan diri ke Arab Saudi. Bulan berikutnya, pemerintahan Jokowi mencekal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah kelompok Islam yang mengadvokasi agar Indonesia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam global.

Beberapa kritikus Jokowi lainnya—seperti penyanyi Ahmad Dhani dan akademisi Rocky Gerung—ditangkap dan dihukum berdasarkan hukum penistaan agama yang sama yang digunakan untuk menghukum Ahok.

Kasus-kasus ini telah menyebabkan para pengamat mulai menuduh Jokowi beralih ke metode otoriter untuk menghadapi tantangan terhadap pemerintahannya dari kelompok Islamis garis keras dan lainnya.

Ilmuwan politik Marcus Mietzner menyebut metode semacam itu sebagai ‘memerangi illiberalisme dengan illberalisme’ dan mempertanyakan apakah demokrasi Indonesia—yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang paling tahan lama di Asia Tenggara—kini memasuki tahap ‘dekonsolidasi’.

Kaum Islamis—khususnya mereka yang bersekutu dengan Alumni 212—telah muncul sebagai kekuatan oposisi terkuat melawan Jokowi. Jokowi telihat melihat mereka sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, dan sejauh ini telah menghadapi mereka dengan menggunakan tindakan paksaan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin akan membahayakan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

Alih-alih menggunakan paksaan, Jokowi mungkin bisa mempertimbangkan langkah-langkah alternatif, seperti memberikan pendidikan dan peluang ekonomi bagi masyarakat Muslim berpenghasilan rendah (khususnya generasi muda milenial).

Redistribusi tanah—seperti yang diusulkan oleh Ma’ruf Amin—mungkin merupakan strategi lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah selama masa jabatan kedua Jokowi, untuk memberikan lebih banyak peluang bagi Muslim berpenghasilan rendah.

Ma’ruf juga mengusulkan agar pemerintah mempromosikan kewirausahaan dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam, mulai dari perbankan Islam hingga koperasi dan pariwisata, sebagai cara lain untuk mengurangi kemiskinan.

Jika Jokowi berhasil mempromosikan peluang ekonomi di kalangan Muslim berpenghasilan rendah, ia juga akan dapat mengatasi banyak keluhan dari para kritikus Muslimnya.
https://www.matamatapolitik.com/poll...rangkul-islam/

---------------------------

Biarkan saja, nanti sejarah yang akan menilai, dan rakyat Indonesia yang mayoritas relijius itu pasti punya keyakinan yang satu ini: "Gusti Allah mboten sare' "