Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam dan juga Menkominfo melakukan take down terhadap beberapa media sosial. Hal ini terjadi karna adanya aksi demo yang dilakukan oleh pendukung salah satu capres pada pemilu 2019. Aksi ini dilakukan masa karena merasa dicurangi pada Pemilu yang dilakukan pada 17 april 2019. Beberapa aplikasi yang terdampak take down diantaranya Whatsapp, Facebook, dan Instagram. Wiranto selaku Menkopolhukam mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran berita hoax dan juga provokasi yang terjadi di masyarakat.
Wajar saja pemerintah mengambil sikap ini untuk menanggulangi penyebaran hoax dan juga provokasi, mengingat Facebook dan grup Whatsapp menjadi sarana terbesar penyebaran berita hoax. Namun pertanyaannya apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah benar jika melihat dampak ekonomi bahkan politik yang akan terjadi jika sampai blokir/take down yang dilakukan oleh pemerintah berlangsung lama. Lalu apa saja sebenarnya dampak yang dapat terjadi jika sampai take down yang dilakukan berlangsung lama?
Spoiler for 1. Berkurangnya Penjualan Toko Online:
1. Berkurangnya Penjualan Toko Online Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali toko online yang memanfaatkan Facebook, dan juga Instagram sebagai media untuk memasarkan produknya, selain itu Whatsapp juga sering sekali digunakan sebagai media dalam berkomunikasi para pembisnis ini. Dengan adanya Blokir media sosial dari pemerintah ini tentunya akan berdampak besar pada penjualan para pembisnis ini. Jika diteliti lebih jauh lagi blokir yang dilakukan juga berdampak pada bisnis endorsement atau promosi produk yang dilakukan oleh publik figur. Mereka yang telah melakukan persetujuan endorsement pada tanggal di blokirnya media sosial tentu akan merasa dirugikan karna mereka seperti tidak mendapat manfaat dari endorsement tersebut.
Spoiler for 2. Komunikasi Terhambat:
2. Komunikasi Terhambat
Blokir yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan menghambat jalannya komunikasi, terlebih bagi pengguna aplikasi messenger Whatsapp. Mereka yang telah terbiasa menggunakan Whatsapp sebagai media dalam komunikasi tentu akan kesulitan dalam berkomunikasi dalam beberapa hari kedepan. Dalam kondisi kekacauan seperti saat ini tentunya komunikasi jarak jauh akan sangat diperlukan, terlebih bagi mereka yang berada jauh dari sanak saudara. Dengan adanya blokir dari pemerintah para pengguna aplikasi Whatsapp tentu harus beralih ke aplikasi messenger lainnya jika ingin tetap berkomunikasi dengan lancar.
Spoiler for 3. Penggunaan VPN:
3. Penggunaan VPN Bagi beberapa orang tentu saja sudah tidak asing dengan Virtual Private Network atau biasa disebut VPN. Pembatasan Media Sosial yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan membuat masyarakat mencari cara agar tetap terhubung dengan media sosial. VPN yang biasa digunakan untuk mengakses situs yang di blokir oleh pemerintah menjadi pilihan tercepat bagi mereka. Maklum saja VPN menggunakan koneksi secara tidak langsung yang akan membuat kita terbebas terkoneksi dengan jaringan sesuai dengan negara yang kita pilih. Singkat kata penggunaan VPN akan membuat kita terkoneksi dari luar negeri yang tentunya terbebas dari blokir pemerintah Indonesia.
Spoiler for 4. Pencurian Data:
4. Pencurian Data Adanya pembatasan akses media sosial dari pemerintah akan membuat masyarakat berbondong-bondong menggunakan VPN untuk mengakses media sosial. Namun tanpa kita sadari, penggunaan VPN yang tidak terpercaya dapat menyebabkan pencurian data melalui aplikasi VPN. Hal ini terjadi karna ketika HP terkoneksi dengan VPN, pemilik server dapat melihat lalu lintas data pada ponsel yang terhubung. Selain itu VPN yang tidak terpercaya juga dapat menyebabkan Hp yang kita gunakan dapat disusupi oleh malware.
Spoiler for 5. Provokasi dan Aksi Lebih Besar:
5. Provokasi dan Aksi Lebih Besar Blokir media sosial yang dilakukan oleh pemerintah tentunya akan membuat kita merasa seperti berada pada era dimana informasi dibatasi. Bagaimana tidak rakyat seolah hanya boleh melihat media informasi mainstream, media konvensional, yang isinya bisa saja dipelintir oleh pemerintah untuk menutupi fakta yang ada. Blokir yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bertujuan untuk mencegah penyebaran hoax yang biasa disebarkan melalui Facebook dan Whatsapp, maklum kedua aplikasi tersebut menempati posisi puncak dalam hal penyebaran berita hoax. Pencegahan ini dilakukan guna mencegah terprovokasinya masyarakat oleh berita hoax yang dapat membuat masa semakin banyak.Namun dengan adanya pembatasan informasi ini tentunya dapat menimbulkan provokasi lainnya, dimana pemerintah akan dirasa menutup-nutupi kebenaran, sehingga pemerintah dianggap pemerintahan yang tirani, diktator dan sebagainya. Dengan adanya provokasi seperti ini tentunya dapat membuat masyarakat terprovokasi, terlebih indonesia sudah pernah merasakan masa kelamnya dimana kebebasan berpendapat dibungkam pada masa pemerintahan Soeharto. Tentu rakyat yang tidak ingin informasi dibatasi akan ikut andil dalam aksi juga.
Lalu pertanyaanya langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
Sebenarnya pembatasan penggunaan media sosial dilakukan guna kebaikan bersama, untuk meredam masa dan juga menata ketertiban. Pada akhirnya tidak semua media sosial dibatasi, yang dibatasi hanyalah beberapa aplikasi, dimana aplikasi tersebut menjadi penyumbang hoax terbesar. Kita juga sebagai masyarakat harusnya menjadi lebih cerdas supaya tidak mudah terprovokasi. Kita doakan kerusuhan yang terjadi dapat segera selesai dan media sosial dapat digunakan seperti biasanya. Aminn...
Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam dan juga Menkominfo melakukan take down terhadap beberapa media sosial. Hal ini terjadi karna adanya aksi demo yang dilakukan oleh pendukung salah satu capres pada pemilu 2019. Aksi ini dilakukan masa karena merasa dicurangi pada Pemilu yang dilakukan pada 17 april 2019. Beberapa aplikasi yang terdampak take down diantaranya Whatsapp, Facebook, dan Instagram. Wiranto selaku Menkopolhukam mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran berita hoax dan juga provokasi yang terjadi di masyarakat.