Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Pemerintah akan membatasi sementara beberapa fitur di media sosial.

"Akses di media sosial akan dimatikan untuk menjaga hal-hal negatif tersebar di masyarakat seperti berita bohong dan provokasi" kat Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam pada Rabu, 22 Mei 2019. Wiranto mengatakan pemerintah ingin menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang berbau hoaks dan simpang siur.

Ia menuturkan Menkopolhukam akan rutin memberikan informasi terkini tentang kondisi di Jakarta. "Setiap dua jam sekali akan kami sampaikan perkembangan," kata Wiranto.

Saat ini, kerusuhan pecah di sejumlah titik di Jakarta. Kerusuhan ini berawal ketika sejumlah orang tak dikenal mencoba merangsek barikade di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 22 Mei 2019 dini hari. Selain itu massa yang datang ini melempari polisi dengan batu besar dan bom molotov.

Anggota Brimob kemudian memukul kelompok massa ini mundur. Kericuhan tak bisa dihindari. Perusuh ini melempari batu. Polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Namun, kondisi menjadi semakin tak kondusif. Di Petamburan, sejumlah massa membakar belasan mobil di Asrama Brimob.

Belakangan, polisi menyebut menangkap 60-an orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Kebanyakan dari mereka datang dari luar Jakarta sepeti Jawa Barat dan Jawa Timur.

https://nasional.tempo.co/read/12081...l/full&view=ok

Aksi 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Media Sosial di Wilayah Tertentu

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, akan membatasi akses media sosial di wilayah tertentu. Hal ini terkait dengan tindakan massa yang melakukan aksi kerusuhan pada 22 Mei 2019.

"Untuk menghindari provokasi, akan kita lakukan pembatasan akses di wilayah tertentu, untuk tidak diaktifkan media sosial. Akses di media sosial ditidakaktifkan untuk menjaga hal negatif," kata Wiranto dalam jumpa pers di Gedung Kemenko Polhukam, Rabu (22/5/2019).

Wiranto mengatakan, pemerintah ingin supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi akurat dan sebenar-benarnya. "Jangan sampai kita diadu domba sehingga persaudaraan di bulan suci Ramadan terpengaruh," kata dia.

Wiranto mengatakan, saat demo, aparat keamanan sudah diinstruksikan tidak bersejata api. Aparat menggunakan perisai dan pentungan menghadapi massa.

"Bukan senjata api. tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat. Korban jatuh pada rakyat dinamakan perusuh karena menyerang pos polisi, asrama, membuat kacau. Itu adalah preman berbayar bertato dan dijelaskan kapolri," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, jangan sampai, korban dilemparkan ke masyarakat seakan akan pemerintah sewenang wenang dan diktator. Bukan, jangan sampai kita terkecoh hasutan itu," kata dia.

Dia pun mengatakan, setelah melakukan investigasi, kesimpulannya ada niatan skenario untuk membuat kekacauan dengan membuat antipati kepada pemerintah yang sah dan membangun kebencian kepada pemerintah

"Kami harap masyarakat tidak terpengaruh."

https://www.liputan6.com/news/read/3...layah-tertentu

Blokir Kirim Gambar di WA-Medsos, Wiranto: Ini Upaya Amankan Negeri

Pemerintah memblokir sebagian fitur aplikasi chatting, di antaranya adalah fitur mengirim gambar dan video. Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemblokiran itu upaya mengamankan negeri.

"Saya juga menyesalkan ini harus kita lakukan, tapi ini suatu upaya untuk mengamankan negeri yang kita cintai ini," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Wiranto meminta masyarakat berkorban tak melihat gambar ataupun video via aplikasi chatting untuk beberapa hari. Dia menegaskan pembatasan ini bukan karena pemerintah sewenang-wenang.

"Ya berkorban 2-3 hari nggak liat gambar kan gapapa," ujarnya.

Baca juga: Siapa Dalang Kerusuhan 22 Mei 2019? Ini Jawaban Wiranto

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebut pembatasan akses media sosial (medsos) bersifat sementara dalam rangka menghindari penyebaran kabar bohong atau hoax.

"Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial--tidak semuanya--dan messaging system," kata Rudiantara dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Rudiantara menyebut modus penyebaran kabar bohong itu berawal dari tangkapan layar di medsos. Setelahnya kabar yang belum jelas kebenarannya itu disebarkan di aplikasi perpesanan WhatsApp.

https://news.detik.com/berita/d-4560...m=news_mostpop