Ternyata bukan cuma rawan dikorupsi, alat mesin pertanian (Alsintan) pun rawan dicuri. Masih ingat kan kasus dugaan korupsi Alsintan yang ditengarai merugikan negara Rp56,2 miliar, yang saat ini tengah ditangani kejaksaan agung?

Nah kali ini contoh kasus yang terjadi di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimanan Selatan (Kalsel). Akibat penjagaan yang tidak ketat, bagian-bagian yang ada di excavator hilang dicuri, sehingga tidak dapat digunakan. Padahal excavator diperuntukkan bagi percepatan pengerjaan fisik program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy bilang, alat simulator yang dicuri tersebut harganya sekitar Rp220 juta/unit. Jika 4 unit yang hilang, maka kerugian negara mencapai Rp880 juta.

Rujukan

“Hampir Rp1 miliar. Pencurinya paham betul kalau alat itu harganya mahal. Dan yang paling rugi justru daerah itu sendiri karena excavator mangkrak dan program tidak berjalan,” jelasnya seperti dilansir dari Liputan6.com baru-baru ini.

Agar tidak terjadi aksi pencurian lagi, Sarwo Edhy meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung bertanggung jawab menjaga excavator yang dimiliki.

“Khusus excavator memang kami meminta Dinas Provinsi yang mengelolanya agar bisa digunakan di berbagai Kabupaten. Sebab itu kami minta Dinas Provinsi serius menjaganya. Bila perlu bayar orang penjaga,” kata Sarwo Edhy.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengakui memang telah terjadi pencurian alat simulator pada excavator di Jejangkit Muara. Dia bilang, jika excavator mangkrak atau tidak bisa dioperasikan, maka kegiatan fisik optimasi lahan rawa terganggu. Sehingga target yang dipatok pun tidak dapat dicapai tepat waktu.

Ini baru segelintir kasus pencurian yang terdeteksi. Bayangkan saja negara sudah dirugikan Rp880 juta dari empat unit yang hilang. Itu baru di satu tempat, bukan tidak mungkin masih banyak kasus di wilayah lain yang belum terekspos.

Bisa dibilang, kerugian akibat korupsi Alsintan tak ubahnya sama dengan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian penjagaan. Intinya, dua-duanya bikin negara rugi. Lalu apakah mekanisme pencegahan hanya cukup melalui himbauan dari Kementan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda)?

Tak adakah prossedur hukum yang bisa disangkutkan bagi para pelaku? Siapa yang harus bertanggung jawab jika alat bantu pertanian yang dibiayai oleh APBN hilang?