akarta - Ormas pendukung Joko Widodo (Jokowi), Projo, mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menarik seluruh anggota Dewan mereka yang ada di DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Projo untuk menanggapi pernyataan BPN Prabowo-Sandiaga yang ingin menarik saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota.

"Mereka (BPN Prabowo-Sandiaga) mau tarik semua saksi. Kita dorong saja tarik anggota Dewannya," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Budi mengaku tak bisa memahami pemikiran BPN Prabowo-Sandiaga yang tidak percaya pada penghitungan suara yang dilakukan KPU. Kalau BPN Prabowo-Sandiaga tak percaya pada KPU, sebut Budi, mengapa masih mengikuti Pemilu 2019. Ia juga mengingatkan soal penyelenggara pemilu yang komisionernya maupun segala bentuk kebijakannya harus dibahas di DPR bersama fraksi-fraksi perwakilan partai, termasuk koalisi Prabowo-Sandi.

"Kalau nggak percaya KPU dan Bawaslu, ngapain ikut pemilu? Ingat, KPU dan Bawaslu itu dibentuk dan bekerja sesuai amanat undang-undang. Para personelnya pun diseleksi dan dipilih oleh aspirasi peserta pemilu, yaitu parpol. Kok nggak percaya sama produk yang Anda buat sendiri? Logikanya lucu," ujar Budi.

Budi lalu menantang BPN Prabowo-Sandiaga untuk menarik anggota Dewan mereka yang berada di DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Dia meminta kubu Prabowo-Sandiaga konsisten.

"Kalau nggak percaya sama KPU dan produk politiknya, berani nggak menginstruksikan menarik semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berani nggak? Harus konsisten dong. Jangan parsial, jangan banci," jelasnya.

Projo menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga menunggu pengumuman pemenang Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada 22 Mei ini. Jika menilai ada kecurangan, saran Budi, gugat saja ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Baca juga: Fadli Tak akan Bawa Bukti Kecurangan ke MK: Sia-sia, Nggak Ada Gunanya


"Kalau ada bukti kecurangan, ajukan saja ke MK bersama bukti-buktinya. Kan ada mekanisme hukum hingga 28 Juni 2019. Jangan teriak-teriak curang tapi tanpa bukti. Fitnah itu namanya. Tapi kalau nggak percaya MK, mau percaya siapa lagi? Negara kita kan negara hukum," papar Budi.

"Nanti kalau nggak percaya MK, bisa-bisa nggak percaya sama sistem hukum dan ujungnya nggak percaya negara. Lalu mau bubarin NKRI? Ini agenda siapa? Ingat, NKRI itu berdiri dengan pengorbanan jutaan nyawa pahlawan kusuma bangsa," imbuhnya.

Prabowo sebelumnya memang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU. Ia menilai penghitungan KPU penuh kecurangan.


Baca juga: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Jokowi: Serahkan ke KPU


"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Ia mengaku masih menaruh harapan kepada KPU. Prabowo pun mengimbau KPU agar tidak meneruskan kecurangan yang selama ini dilakukan di Pemilu 2019.

"Kami mengimbau insan-insan di KPU, kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu," ujarnya.

"Kau yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

https://m.detik.com/news/berita/d-45...u-bubarin-nkri