Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, masyarakat yang telah memberikan pilihan kepada Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019. Dengan kata lain, jika terus dipaksakan, maka para pemilih Prabowo Sandi tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019.

Arief menyebut, salah satu langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 adalah menolak membayar pajak.

"Pendukung Prabowo-Sandi bisa melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate," ucap Arief Poyuono di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Arief mencontohkan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Megawati Soekarnoputri ketika melawan rezim Soeharto yang ia nilai mirip dengan rezim saat ini.

"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, dan anggota DPR dari Gerindra serta parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

"Yang pasti negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya. Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," tandas Arief Poyuono

https://www.beritasatu.com/politik/5...ak-bayar-pajak


Menakbaikkan sekali