Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan tidak akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2019. Mereka mengaku sudah tidak percaya kepada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif," kata Juru Kampanye Nasional BPN, Muhammad Syafii di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Hal ini dikatakan Syafii berdasarkan pengalaman timses Prabowo saat Pilpres 2014. Kala itu, kata dia, MK tidak serius menanggapi bukti-bukti kecurangan yang disodorkan timses.

Politikus Gerindra tersebut bercerita saat itu timses membawa 19 truk formulir C1. Namun, MK tetap menyatakan kemenangan Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan sangat mudah MK pada waktu itu mengatakan seandainya ini diperiksa satu per satu, toh perubahan angka kemenangan itu tidak akan berubah. Paling hanya menambah 1-2 persen saja suara Pak Prabowo waktu itu, sehingga dengan itu MK kemudian mengetuk palu untuk kemenangan 01 (Jokowi) tanpa memeriksa data yang kami bawa sampai 19 truk itu," ujar Syafii.

Soal apa langkah BPN selanjutnya setelah kemarin memaparkan data dugaan kecurangan Pemilu 2019, Syafii mengatakan mereka akan mengandalkan kekuatan rakyat.

"Kita kembali ke Pasal 1 UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UUD. Lalu kalau sudah dipastikan UU Dasar tidak dilaksanakan, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat," kata dia.

"Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya," imbuh Syafii.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Namun, dia mengatakan masih menaruh harapan kepada KPU.

"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). (tsa/idh)

https://m.detik.com/news/berita/d-45...from=wpm_nhl_6