Biasanya kalau orang lagi bernafsu, ngebet, kebelet, dan sudah tidak tahan untuk melampiaskan nafsunya, maka orang tersebut cenderung membabi buta. Mungkin kalau ada celah sekecil lubang jarum pun akan mereka masuki. Ingat, narasi kecurangan pemilu sudah lama mereka gunakan, sehingga aneh kalau berhenti di tengah jalan. Mereka sudah dalam posisi tidak bisa mundur lagi. Mundur, sia-sia. Maju terus meski dihina, dibilang bodoh karena logika terbalik.

Kali ini juru bicara BPN yang bernama Dian Islamiati Fatwa melaporkan Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan pemilu 2019.

Dian Islamiati Fatwa menganggap, selama masa kampanye paslon 01 diduga menyalahgunakan kekuasaan. Salah satunya terkait kebijakan Presiden Jokowi. menaikkan gaji PNS. Dugaan pelanggaran lainnya yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

Menurut Dian, Undang-undangnya jelas di mana pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu. Menurutnya, paslon 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS dan pembagian THR yang dipercepat. Selain itu dia juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523 dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Kalau mau menjegal seseorang, pakailah cara yang lebih elegan, yang lebih masuk di otak, yang logikanya tidak bertabrakan dengan pemikiran waras. Kalau seperti ini caranya, sama saja dengan terlalu bernafsu ingin menjegal dengan cara apa pun, kalau tersedia.

Kubu sebelah tampaknya sedang meraba-raba mengenai cara jitu untuk menjegal paslon 01. Semua langkah diambil, baik yang masuk akal maupun yang tidak ada otak sekali pun. Mungkin mereka berpikir, semakin banyak cara yang ditempuh, kemungkinan berhasil lebih besar. Ini seperti menjaring banyak ikan sekaligus dengan harapan peluang mendapatkan ikan yang diinginkan lebih besar.

Entah mereka ini paham aturan atau tidak, presiden tidak mengambil cuti saat kampanye, jadi tidak ada masalah kalau dia menaikkan gaji PNS, lagi pula menurut survey, sebagian besar PNS memilih paslon 02 kan? Jadi logikanya apa kalau sampai melaporkan? Jelas sekali kalau alasannya adalah apa pun yang terjadi Paslon 01 tidak boleh jadi pemimpin pada periode kedua ini.

Meski kita tahu laporan ini tidak akan ditindak lanjuti karena terlalu konyol, tapi cara mereka untuk merebut kekuasaan sangat menggelikan. Lagian tidak perlu terlalu munafik juga lah, seandainya paslon sebelah adalah petahana, pasti akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Kebetulan saja paslon 01 yang menjadi petahana makanya diserang habis-habisan meski tidak melanggar aturan.

Masih ingat dengan dana desa di mana kubu sebelah yang nyinyir karena Jokowi berencana menaikkan dana desa atau kelurahan? Serba salah, Jokowi mau bekerja tapi mereka nyinyir dan menuding Jokowi menyalahgunakan kekuasaan. Jika tidak bekerja, pasti makin dinyinyirin, kan?

Makanya jangan heran kalau meladeni gerombolan seperti ini sangat memusingkan. Pokoknya apa pun yang dilakukan pasti salah. Mereka dalam tahap ini sudah tidak bisa mundur lagi. Sudah kepalang basah. Makanya manuver yang tak masuk akal pun dilakukan yang penting bisa masuk.

Dan hanya satu yang bisa menghibur kita, yaitu mereka kalah. Mungkin satu kata ini tepat buat mereka: Syukurin. Kalah tapi tidak sportif, sama sekali tidak layak diapresiasi, tapi lebih pantas dicaci. Kalah tapi bikin kericuhan dengan sengaja teriak kecurangan. Kalah tapi mau me-likuidasi yang menang. Kalah tapi ingin melakukan people power. Kalah kok ngambek dan memaksakan kehendak.

Padahal pemerintah yang menaikkan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14 harusnya diapresiasi.

Rata-rata kenaikan gaji dan pensiun pokok ditetapkan sebesar 5 persen sesuai Rancangan Anggaran yang ada. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi sudah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS tersebut.

Masih ingat capres sebelah pernah mengungkit soal pemberantasan korupsi saat debat capres lalu? Katanya, kalau tidak salah, bisa diatasi salah satunya dengan menaikkan gaji PNS. Bukankah yang dilakukan Jokowi ini sudah tepat? Kenapa malah dilaporkan? Jadi ini maksudnya kalau capres sebelah yang melakukan ini baru dianggap benar? Waras sedikit deh kalau mau memakai standar ganda.

Bagaimana menurut Anda?

hotelnya

..................

kejar setoran ah nyari thr