Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali saat wawancara khusus dengan Tribun dikediamannya di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2019). Dalam kesempatan tersebut Effendi Ghazali yang juga merupakan pengaju pemilu serentak di Mahkamah Konstitusi mengajak kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal mengajukan tuntutan dan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak terkait. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengaju gugatan Pemilu Serentak, Effendi Ghazali mengatakan siap dipidana jika memang pihaknya yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi atas meninggalnya 412 orang petugas KPPS.

"Kalau memang kami sebagai pengaju yang bertanggung jawab, kami siap, mau dipidana kek. Jangan jadi pengecut," jelas Effendi Ghazali saat wawancara dengan Tribun, Kamis (2/5/2019).

Berikut ini kutipan wawancara Tribun dengan Effendi Ghazali.

Tribun : Apa sebenarnya alasan anda mengajukan permohonan Pemilu Serentak

Effendi : Tujuan kami dulu, bersama-sama kami membaca kehendak asli konstitusi kita, pemilu itu memang harus serentak.

Akhirnya, kami baca-baca ketemu deh tuh pasal yang tidak pernah berubah.

Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Jadi, dibuka kesempatan oleh pendiri bangsa untuk mengajukan pasangan calon, boleh dari satu partai dan gabungan partai. Itu kami pentingkan.

Bahkan pada 2013, enam tahun tiga bulan lalu.

Tribun : Media sosial menjadi salah satunya? Mengingat anda sering berbicara soal itu.

Effendi : Kami tahu itu karena akan masuk era media sosial.

Media sosial itu sangat brutal, kalau presidential threshold ini ada, seakan-akan ini 100 dibagi 20, maka dapat lima pasangan calon.

Tapi, kita sudah tahu, oligarki partai, ologarki kapital dan oligarki kekuasaan, akibatnya ada elit partai yang sudah ditarik-tarik ke lembaga antirasuah dan lain-lain, sehingga kami sudah baca nanti jadinya dua nih.

Tribun : 300an anggota KPPS meninggal dunia, ada tanggapan?

Effendi : Saya sangat berduka kepada keluarga yang telah ditinggalkan.

Malah saya meminta kepada mahasiswa, aktivis, keluarga korban ayo tuntut siapa yang bertanggungjawab soal ini.

Kalau saya harus ikut diseret dan diperiksa, atau ada hukumannya, saya siap.

Tribun : Siap dipidana?

Effendi : Jangan jadi ilmuwan pengecut, jangan jadi ilmuwan curang, ayo pertanggungjawabkan.

Harusnya, kalau MK dengar, MK bisa panggil kami. "Kenapa ini bisa terjadi atau kenapa menolak lagi" misalnya.

Kalau memang kami sebagai pengaju yang bertanggung jawab, kami siap, mau dipidana kek. Jangan jadi pengecut.

Tribun : Tuntutan keluarga anggota KPPS ke Polisi?]

Effendi : Saya tidak tahu. Ke siapapun. Mereka berhak mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab?

Tribun : Tapi, mereka melamar sebagai KPPS?

Effendi : Nah itu. Tanya dulu. Kontrak dulu, asuransinya apa? Kerjanya berapa jam? Tanya dulu seperti melamar di perusahaan. Ini kan semuanya serba tidak jelas.

Dimana fungsi DPR? Dimana fungsi Civil Society? Jadi, begitu dikabulkan MK, MK tidak dapat membuat undang-undang.

Undang-undang dibuat oleh DPR dan dijalankan oleh KPU. Nah, DPR ini pergi ke luar negeri pakai uang rakyat kemana-mana, tapi tidak menemukan sedikitpun kalau ini akan bahaya.

Akan ada orang yang meninggal sebegini besar.

DPR jangan jadi pura-pura menjadi penyelamat di sini.

Salah satu biang persoalan itu DPR juga. Saya disalahkan? Siap.

Tapi DPR kan melakukan studi banding ke negara-negara itu, masa tidak bisa menemukan usulan? Misalnya, ini tidak bisa begini, tidak bisa begini. Harusnya begini.


Sumur

http://m.tribunnews.com/nasional/201...nggal?page=all

Harusnya pemilu serentak dibagi 2. Yaitu satu: Pemilu Nasional Serentak memilih: Presiden, DPR, DPD. Kedua: Pemilu Daerah Serentak memilih: Kepala Daerah, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2.

Jarak di antaranya dua setengah tahun.