Kolase foto (Kompas.com)
Waketum Partai Gerindra Arief Puyuono dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono



Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindoan meminta pimpinan Gerindra menegur Wakil Ketua Umum Arief Poyuono atas pernyataan dan tuduhan ke partainya.

Melalui keterangan tertulis, Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur karena tidak memiliki sikap politik yang jelas.


Jansen Sitindaon (Layar tangkap Youtube Mata Najwa)


Arief menyinggung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang hingga kini belum tuntas. Menurut Arief, SBY berusaha meminta jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo.

"Sebagai sesama rekan koalisi kami menyarankan kepada Gerindra untuk mengingatkan orang semirip Poyuono ini untuk tidak kalap dan kampungan," ujar Jansen melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019).

"Harusnya Mas Arief Poyuono ini berkaca diri ya, yang menurunkan suara Prabowo itu ya malah orang-orang sejenis Arief Poyuono ini. Kok malah menuduh kami," katanya.

Terkait tuduhan meminta perlindungan hukum atas kasus korupsi, Jansen menuturkan bahwa hal itu merupakan tuduhan yang sangat serius.

Menurut dia, Poyuono harus siap bertanggung jawab secara hukum atas tuduhannya itu. "Karena dia telah menuduh dua presiden sekaligus. Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi," kata dia.

Lantas, Jansen mempertanyakan apakah tuduhan Poyuono tersebut mewakili pikiran Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau tidak.



Persilahkan Demokrat Mundur

Sebelumnya Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Arief menilai sejak bergabung dalam koalisi, elite Partai Demokrat tidak memiliki sikap politik yang jelas.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur. Jangan elite-nya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla mencle segala," ujar Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/5/2019).

Selain itu, kata Arief, selama masa Pilpres 2019, Partai Demokrat sama sekali tidak memberikan pengaruh perolehan suara pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Monggo keluar aja deh wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo Sandi kok selama in. Malah menurunkan suara," kata dia. Arief memprediksi sikap politik Partai Demokrat yang tak jelas terkait dengan kasus korupsi saat ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjabat sebagai presiden.

Ia menyinggung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang hingga kini belum tuntas. Menurut Arief, SBY berusaha meminta jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo. Namun, dia yakin hal itu akan ditolak oleh Jokowi.



wartakota.tribunnews.com/2019/05/11/kaitkan-koalisi-dengan-korupsi-hambalang-demokrat-ini-tuduhan-serius-poyuono-harus-tanggung-jawab?page=all