Jumat, 10 Mei 2019 11:38 WIB

Hendra Kusuma - detikFinance

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani/Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) mempertanyakan realisasi 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan satuan tugas (Satgas) yang dibentuk untuk melancarkan implementasi paket kebijakan tidak ada kabarnya lagi.

"Kemarin kita punya satgas tidak jalan, satgas paket kebijakan ekonomi," kata Hariyadi saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (10/5/2019).


Terakhir, pemerintah menggabungkan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Menurut Hariyadi. tingginya ego sektoral masing-masing pejabat negara masih menjadi persoalan utama yang membuat proses perizinan investasi di tanah air sangat lamban.

"Jadi semangatnya presiden tidak bisa diikuti bawahnya. Jadi semakin hari bukan membuat iklim usaha yang bagus malah bikin kusut," ujar dia.

Tingginya ego sektoral suatu pejabat, kata Hariyadi dikarenakan pejabat tersebut merasa program tersebut berjalan karena hasil idenya, sehingga merasa memiliki kewenangan.

Demi mendongkrak kinerja investasi, Hariyadi berharap para pejabat negara baik pusat maupun daerah menghilangkan egonya masing-masing dan bersinergi demi kepentingan nasional.

"Jadi memang harus dituntaskan. Jadi memang harus dikembalikan kepada kepentingan nasionalnya apa nih, saya melihat ego sektoralnya masih tinggi," ungkap dia.


(hek/ara)

https://m.detik.com/finance/berita-e...aket-kebijakan