TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan mereka berkomitmen tidak akan mengikuti gerakan people power untuk memprotes dugaan kecurangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Ia mengatakan BPN memilih menempuh jalur hukum ketimbang turun ke jalan dan berunjuk rasa.

"Saya tegaskan BPN tidak punya rencana people power untuk mengintimidasi penyelenggara pemilu. BPN akan ambil seluruh langkah yang konstitusional, itu komitmen BPN dan Prabowo - Sandiaga," kata Andre saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Mei 2019.

Menurut Andre, bentuk komitmen tersebut untuk menempuh jalur hukum adalah dengan melaporkan dugaan kecurangan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Jam 14.00 akan secara resmi melaporkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ke Bawaslu. Kami punya data-datanya," ucapnya.

Menurut Andre, rencananya pelaporan akan dilakukan langsung oleh Ketua BPN, Djoko Santoso. "Pak Djoksan mungkin dan direktur advokasi," ujarnya.

Atas dasar itu, Andre meminta isu people power dan ketakutan akan terjadi upaya makar seperti yang dihembuskan oleh pemerintah untuk dihentikan. Ia kembali menegaskan jika tidak ada niat dari BPN untuk mengintimidasi penyelenggara Pemilu atau mengerahkan massa sebagai bentuk protes terhadap hasil Pemilu.

"Saya berharap penegasan ini mengakhiri isu people power dan ketakutan yang diindikasikan disebarkan oleh pihak pemerintah yang menyatakan akan ada people power, kudeta, itu gak benar. Saya gak tahu dapat informasi dari mana, yang pasti dari BPN tidak ada agenda," ujarnya.

Seperti diketahui, rencananya akan ada aksi unjuk rasa untuk terkait dugaan kecurangan Pemilu di Bawaslu, siang nanti. Aksi ini diinisiasi oleh mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zein.

Meski begitu, kata Andre, BPN tidak akan mengikuti aksi tersebut. BPN ke Bawaslu hanya untuk menyerahkan laporan. "Saya enggak gak tau, ya. Yang jelas agenda BPN hari ini melaporkan," kata dia.

Menurut Andre, BPN Prabowo - Sandiaga lebih memilih menempuh jalur hukum, yakni dengan melapor kepada Bawaslu ketimbang mengikuti people power. BPN, kata dia, juga tidak mendukung atau menolak aksi tersebut. "Itu hak masyarakat, kami menghormati. Yang penting kami imbau lakukan secata aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

https://pilpres.tempo.co/read/120396...r/full?view=ok


Kenapa nih, jadi pada takut gini... Kemaren garangnya bukan main