Kubu Prabowo Subianto menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menko Polhukam, Wiranto. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, tak sepakat dengan saran tersebut.

"Saya kira apa yang dilakukan Pak Wiranto itu masih dalam koridor yang tepat," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/5/2019).

Ia menilai gagasan Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu itu dalam koridor. Rencana itu pasti berdasarkan analisa keamanan yang dilakukan Kementerian Polhukam.

"Justru karena analisis keamanan yang dilakukan Menkopolhukam maka akhir-akhir ini banyak orang memahami Demokrasi bebas mutlak. Banyak orang bertindak di luar koridor hukum," katanya.

"Itulah demokrasi pancasila, itulah negara hukum dan segala tindakan kita harus berdasarkan hukum, berdasarkan aturan kaidah aturan yang ada," sambungnya.

Menurutnya, gagasan Wiranto adalah langkah yang harus didukung oleh semua pihak. Apalagi, pasca pemilu ini banyak pihak yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat provokasi.

"Tindakan menghina atau melawan pemerintah, memprovokasi rakyat itu bukan tindakan yang benar, bukan tindakan yang patut, bukan tindakan demokrasi, tapi itu adalah tindakan anarki yang berbahaya bagi bangsa," tegasnya.

"Jangan sampai pasca pemilu ini kita berantem gara-gara provokasi orang yang tidak berdasar data dan fakta," imbuhnya.



SUMBER