Koran Sulindo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak mau menanggapi desakan padanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, media sosial, terutama Twitter, ramai menyeru agar ia mundur karena dianggap gagal menurunkan tiket pesawat terbang.
Sejak Senin (6/5/2019) malam, Tanda Pagar (Tagar) #PecatBudi Karya bahkan masuk ke deretan topik utama (trending topic) di Twitter Indonesia.
“No comment. Saya tidak mau menanggapi dan saya sudah bekerja sesuai tugas,” kata Menhub, di Bandung Jawa Barat, Selasa (7/5/2019) seperti dikutip antaranews.com.
Menhub mengatakan dirinya sudah berupaya maksimal bekerja dalam mengurus perhubungan baik darat, laut dan udara.
“No comment ya untuk desakan mundur, saya sudah bekerja keras,” kata Menhub.
#PecatBudiKarya
Pada sore ini, Tagar #PecatBudiKarya menjadi trending topik nomor satu di Indonesia. Hingga saat ini, sudah 28 ribu cuitan warganet yang menghiasi laman Twitter.
Rata-rata netizen mengomentari negatif soal hasil kerja Budi. Ia dianggap gagal sebagai Menhub karena tak memberi solusi apapun atas masalah tersebut.
Kinerja Kementerian Perhubungan memang menjadi sorotan terutama terkait mahalnya tarif tiket pesawat yang sejak awal tahun ini. Keberatan masyarakat bertambah dengan penerapan tarif baru ojek online yang dinilai memberatkan.
Sebelumnya, Budi sudah berkali-kali mengumbar janji harga tiket pesawat akan segera turun. Namun, sampai saat ini, realisasinya masih kosong.
Hal tersebut lantas memicu amarah masyarakat Indonesia. Bahkan, ada netizen yang meminta Menhub baru menggantikan Budi Karya di kabinet Jokowi.
“Mari dukung Koalisi Indonesia Kerja dengan Menhub baru. #PecatBudiKarya,” tulis akun @JkwAlpa.
“Iya sudah pak @BudiKaryaS kalau tak sanggup mundur saja dr posisi menhub, jangan bikin susah rakyat Indonesia karena ketidakbecusan anda #PecatBudiKarya,” tulis akun@imammustofa_.
Bukan yang Pertama
Desakan Menhub agar mundur ini bukan kali pertama terjadi. Sikap Kemenhub yang lambat menerapkan Permenhub 108 tahun 2017 terus disoal. Pemerintah terkesan tak tegas menjalankan aturan tentang angkutan online itu.
Sebelumnya, Kemenhub berjanji akan memberlakukan kebijakan tersebut pada 1 Februari 2018. Namun, menunda pemberlakuan penertiban tersebut sesuai surat yang dilayangkan Direktorat Jendral Perhubungan Darat nomor HK.202/1/9/DRDJ/2018.
Dalam surat tersebut, salah satu poinnya adalah pihak Kemenhub beralasan untuk menjaga situasi lapangan agar tetap kondusif. Kemenhub mengintruksikan untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum terlebih dahulu terhadap operasional Angkutan Sewa Khusus (ASK).
Dalam kasus harga tiket pesawat yang meroket, Kemenhub dinilai gagal membina dunia penerbangan. Menhub Budi Karya dituding tidak mampu mengelola kementeriannya. Selain itu ia tidak melakukan internal audit terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rendy Affandy Lamadjido  mengatakan Kemenhub mestinya dapat memastikan apakah kenaikan harga tiket pesawat itu murni didasari oleh pertimbangan keselamatan atau hanya demi menambah profit semata.
“Artinya kalau kenaikan tarif itu didasari atas pertimbangan keselamatan, kita bisa menerima. Tapi kalau kenaikan tarif itu didasari atas menambah profit, saya kira ini patut dipertanyakan,” kata Rendy di Jakarta, 15 Januari lalu.
Rendy juga menyoroti istilah low cost carrier (LCC), dimana istilah itu merupakan subsidi silang antara harga yang paling tinggi dengan harga yang paling rendah. Menurut Rendy hal inilah penyebabnya karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah.
“Pemerintah terkesan lalai dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap normatif harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan, terutama terhadap persoalan keselamatannya. Kalau ini sudah diamati oleh pemerintah, saya kira dari dulu tidak ada itu harga-harga yang tinggi sekali, tidak ada harga-harga yang dirasakan oleh masyarakat yang begitu mahal,” kata Rendy. [Didit Sidarta]



Sumber Berita : https://bit.ly/2J90LpA