JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa ATR/BPN sudah menyediakan atau menyiapkan 300 ribu hektare (ha) lahan untuk ibu kota yang baru.

"Kita sudah tahu tempatnya, sudah ada gambarnya. Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah BPN ya. Dan masih tanah kehutanan," ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa menyebutkan letak ibu kota yang baru tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak merugikannya masyarakat.

"Yang paling penting adalah kalau Sumatera terlalu jauh dari Timur, kalau di Papua lebih jauh dari Barat. Oleh sebab itu cari tempat-tempat lokasi yg tengah-tengah," tutur dia.

Dia menambahkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk ibu kota baru itu masih berbentuk hutan. Di mana pemerintah tinggal melepaskan saja.

"Lahan ibu kota baru itu sebagian masih hutan. Dan cukup besar masih tanah kawasan hutan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke wilayah di luar Pulau Jawa. Presiden berharap rencana pemindahan pusat pemerintahan yang sudah muncul sejak era Presiden Soekarno ini diseriusi demi kepentingan bangsa yang luas dan berjangka panjang.

Di mana wilayah yang tepat untuk pemindahan tersebut, Jokowi belum menjelaskan secara detail. Namun, sejumlah kalangan merespons positif keinginan Jokowi sebagaimana yang muncul dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Mereka menilai sudah saatnya pusat pemerintahan Indonesia digeser dari Kota Jakarta ke wilayah lain yang lebih layak, agar bebas banjir dan ancaman bencana lain. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama ini dinilai lokasi yang tepat untuk ibu kota baru Indonesia. Pemindahan ibu kota juga harus disiapkan secara matang dan berorientasi untuk kepentingan bangsa ke depan.

(dni)
https://economy.okezone.com/read/201...-ibu-kota-baru