Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU untuk menghentikan real count. KPU menegaskan tak bisa ditekan siapapun. 

Saran Habib Rizieq itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat. 

"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019).

Yusuf menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah.

"Coba sekarang lihat, setiap hari, siang, malam, angka 54-43, terus gitu. Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu," katanya.

Lalu, apa reaksi KPU?


KPU menegaskan sebagai lembaga yang hanya tunduk pada undang-undang. KPU tidak tunduk pada Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"KPU tidak akan tunduk dan pihak mana pun, itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

"Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapa pun, KPU hanya bertunduk kepada UU," imbuh Wahyu.

Wahyu mengatakan semua pihak memberikan kesempatan bagi KPU bekerja. Saat ini proses penghitungan suara memang masih terus dilakukan KPU.

"Jangan menekan KPU karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapa pun," ucapnya.

https://m.detik.com/news/berita/d-45...enolak-ditekan

Sebebas lu aje bib