Jakarta - Politikus PDIP yang juga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, merasa aneh terhadap pihak yang meminta agar real count di Situng KPU dihentikan. Menurut Pramono, demokrasi yang semakin maju ditunjukkan dengan alat kontrol yang semakin banyak.

"Kalau kemudian ada orang yang minta agar real count situng didrop (disetop) ini kan aneh. Demokrasi semakin maju, alat kontrolnya semakin banyak," ujar Pramono saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Seskab: Pertemuan Jokowi dan AHY Samakan Persepsi Soal Hitung Cepat Pilpres



Menurut Pramono, jika real count di Situng KPU dihentikan, masih ada Kawal Pemilu yang hasilnya kurang-lebih sama dengan Situng KPU. Hal ini karena materi C1 di Situng KPU dan Kawal Pemilu sama.

"Dengan demikian, harapannya proses pendewasaan kita terhadap hasil pemilu ini dimaknai, jangan karena nggak sesuai harapannya minta dihapus dan sebagainya," katanya.

Baca juga: Pramono Anung Soal PD Gabung ke Jokowi: Kewenangan Penuh Ada di Presiden


Pramono meminta semua hasil instrumen di pemilu, seperti hitung cepat (quick count), real count Situng KPU, dan Kawal Pemilu, dimaknai positif. Sebab, sambung Pramono, tidak tertutup kemungkinan pada pemilu ke depan ada alat ukur menggunakan teknologi yang semakin maju.

"Nah kita harus terbuka untuk itu, jangan malah kembali ke masa dulu yang penghitungannya itu tidak dilakukan secara benar," imbuhnya.

Meski sudah ada alat ukur, seperti quick count dan real count, yang menjadi proses akhir dari pemilu adalah hasil penghitungan manual KPU.

"Jadi yang namanya quick count, real count Situng, Kawal Pemilu ini hanya sebagai pembanding. Nanti riil yang digunakan dalam perhitungan adalah hitungan KPU secara manual yang telah dilakukan secara berjenjang," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU menghentikan real count. Habib Rizieq menilai real count bisa berbahaya dan membentuk opini salah di masyarakat.

"Jadi habib menyarankan agar BPN segara ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat, itu yang jadi bahaya," ujar Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Rabu (1/5).

Sumur

https://m.detik.com/news/berita/4534...u-disetop-aneh