Apa yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 menjadi suatu tragedi bagi bangsa Indonesia. Mengapa tidak?, sedikitnya lebih dari 400 orang telah meninggal dunia akibat dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019.Orang-orang tersebut berasal dari unsur kpps, panwas, dan anggota polri yang bertugas mengamankan jalannya pemilu 2019 di Indonesia. Terhadap para korban,masyarakat dan pemerintah wajib mengapresiasi kinerja dari pada pihak pihak yang telah berupaya keras untuk terselenggaranya pemilu 2019 di indonesia dengan aman dan tertib.

Penyebabnya adalah beban kerja yang ditanggung oleh para pihak terlalu berat dan banyak lantaran penyelenggaraan pilpres dan pileg digabungkan sehingga menyebabkan banyak tenaga yang terkuras untuk menyelenggarakan pemilu 2019 dan proses perhitungan suara untuk pilpres dan pileg dilakukan secara manual selama berhari hari oleh anggota kpps di masing masing tps.

Dengan demikian,Kpu RI harus mengevaluasi dan mengkaji ulang penggabungan penyelenggraan pilpres dan juga pileg bukan hanya dengan pertimabangan atau alasan penghematan anggaran semata tetapi juga mempertimbangkan beban kerja terhadap anggota kpps yang nantinya untuk penyelenggaraan selanjutnya.

Penghematan anggaran sah sah saja menjadi pertimbangan untuk penggabungan pilpres dan pileg karena anggaran yang tersisa digunakan untuk kebijakan yang lain tetapi yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana metode penyelenggraan dan beban kerja bagi petugas kpps di masing masing tps agar tragedi seperti in untuk pemilu yang selanjutnya tidak akan terjadi lagi agar pemilu berjalan dengan aman,damai ,dan tertib.

Terhadap anggota kpps, panwas, dan anggota polri yang telah meninggal dunia, mereka semua menjadi pahlawan bagi rakyat Indonesia dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Indonesia dan masyarakat serta pemerintah harus memberikan apresiasi yang sebesar besarnya terhadap mereka melalui keluarga yang ditinggalkan.

Untuk mencegah tragedi tersebut terjadi lagi, KPU RI harus mencari solusi yang realistis dan berbasis kajian yang matang untuk diimplementasikan di pemilu berikutnya.

Beberapa alternatif solusi adalah :
1.Melakukan perubahan terhadap Uu no 2 tahun 2107 tentang pemilu mengenai metode /cara penyelenggaraan serta sistem pemilu.
2.Memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemungutan suara dan secara otomatis suara yang masuk akan dihitung menggunakan sistem elektronik seperti halnya yang sudah dilakukan oleh negara negara lain seperti Serikat.
3.Melakukan penambahan anggaran penyelenggaraan pemilu.
4.Melakukan penambahan anggota kpps di masing masing tps agar beban kerja dapat terkurangi.

Itulah beberapa solusi yang dapat dilakukan agar penyelenggaraan pemilu yang selanjutnya akan berjalan dengan aman, tertib, damai, dan bebas dari unsur kecurangan sehingga kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil wakil rakyat di daerah dapat tercapai sesuai dengan amanat dalam konstitusi yaitu Undang undang dasar RI tahun 1945.