Ini mungkin tampak ganjil, tetapi Mahkamah Konstitusi Indonesia telah diminta untuk mengadili kasus yang menentang kedaulatan Indonesia di Papua. Sebuah koalisi yang terdiri dari pengacara, pemimpin adat, dan pemimpin politik Papua, yang dipimpin oleh Yan Christian Warinsussy, menentang UU No. 12 tahun 1969, yang menetapkan Irian Barat (sekarang provinsi Papua dan Papua Barat) sebagai provinsi otonom Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sidang pendahuluan dari kasus ini diadakan pada 30 April. Kasus ini berakar pada interpretasi pemerintah Indonesia dan Papua yang saling bertentangan tentang integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1960-an. Penolakan Papua terhadap kedaulatan Indonesia telah menjadi prinsip utama nasionalisme Papua dan, bagi banyak warga Papua, tentang perjuangan untuk kemerdekaan.

UU No. 12 tahun 1969 menjelaskan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang dilakukan pada bulan Agustus 1969, merupakan perwujudan aspirasi rakyat Papua, dibuat dengan kesadaran penuh dan dengan perasaan persatuan dengan warga dari daerah lain di Indonesia, untuk memutuskan secara mutlak bahwa Irian Barat adalah bagian dari NKRI. Penjelasan selanjutnya menyatakan bahwa hasil dari Pepera ini valid dan final dan tidak dapat ditentang oleh pihak yang berkepentingan.

Para pemohon ini, yang menyebut diri mereka Koalisi advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua, berpendapat bahwa UU ini bertentangan dengan pasal 28E (2) dan 28G (1) UUD 1945 mengenai hak untuk kebebasan berkeyakinan dan berekspresi dan hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman terhadap hak-hak dasar. Para pemohon menegaskan bahwa 1.025 warga Papua yang berpartisipasi dalam Pepera dipaksa untuk memilih masuk ke Indonesia.

Pasal 28E (2) dan 28G (1) ditambahkan pada bulan Agustus 2000 sebagai bagian dari amandemen kedua UUD 1945 setelah jatuhnya Orde Baru. UUD 1945 yang asli, yang berlaku pada saat Pepera, hanya berisi perlindungan hak asasi manusia yang lemah. Mahkamah Konstitusi diminta untuk memutuskan apakah UU No. 12 tahun 1969 bertentangan dengan UUD saat ini.

Pemohon berpendapat bahwa UU No. 12 tahun 1969 tidak konstitusional karena, dalam pelaksanaan Pepera, warga Papua ditolak hak-hak dasarnya yang dijamin oleh Pasal 28E (2) dan 28G (1). Para pelamar juga berpendapat bahwa Pepera tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian New York 1962, yang menyelesaikan konflik selama 12 tahun antara Indonesia dan Belanda tentang Papua dan memfasilitasi transfer administrasi di Papua dari Belanda ke Indonesia.

Perjanjian New York dan Pepera diperdebatkan, dikritik, dan diprotes oleh warga Papua pada 1960-an. Bahkan pada tahun 1969, dua aktivis muda Papua, Clemens Runawery dan Willem Zonggonau, mencari perlindungan di Papua Nugini yang diperintah Australia pada malam sebelum Pepera dengan tujuan menghadirkan kasus Papua di PBB ketika Majelis Umum PBB membahas Pepera.

Atas permintaan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik, yang takut warga Papua akan berbicara sebagai wakil yang kredibel untuk warga Papua, pemerintah Australia di Papua Nugini memastikan Runawery dan Zonggonau tetap di Pulau Manus, mencegah mereka pergi ke New York.

Selama Kongres Rakyat Papua Kedua pada tahun 2000, sejarah tahun 1960-an dibahas secara sistematis dan legitimasi Perjanjian New York dan Undang-Undang Pilihan Bebas ditolak.

Secara khusus, Kongres tersebut menolak Perjanjian New York dengan alasan bahwa perjanjian itu dibuat tanpa perwakilan Papua. Sehubungan dengan Pepera, Kongres menganggap bahwa

Pepera dilakukan di bawah paksaan, intimidasi, dan kekerasan militer yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sejalan dengan itu, Kongres menuntut agar PBB mencabut Resolusi 2504 tanggal 19 November 1969, yang “mencatat” Pepera, dan secara implisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Asal-usul kasus ini di hadapan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat di Kongres Rakyat Papua. Bukan kebetulan bahwa beberapa anggota Koalisi yang mengajukan permohonan ini juga merupakan tokoh berpengaruh di Kongres.

Kongres yang dilangsungkan di tahun 2000 itu juga membahas Manifesto Politik yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Papua pada 19 Oktober 1961, yang merupakan contoh pertama ketika para pemimpin Papua menegaskan hak Papua untuk kemerdekaan. Kongres juga mencatat perintah Presiden Soekarno untuk mencegah pembentukan negara “boneka” yang disponsori Belanda di Papua. Paradoksnya, perintah dalam pidato Trikora Soekarno pada 19 Desember 1961 ini diambil oleh Kongres sebagai bukti bahwa sebuah negara Papua pernah ada.

Kongres juga merujuk pada ketentuan dalam Perjanjian New York yang menyatakan kelayakan semua orang dewasa, pria dan wanita untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri, yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional. Mereka menolak praktik musyawarah Indonesia yang melibatkan 1.025 orang Papua yang dipilih oleh pihak berwenang.

Kongres merujuk instruksi militer rahasia bahwa hasil Pepera harus bulat, dengan cara apa pun.

Keterlibatan PBB dalam integrasi Papua di Indonesia tidak hanya tercermin dalam permintaan

Kongres agar PBB mencabut Resolusi 2504 (yang “mencatat” hasil dari Pepera) tetapi juga terbukti dalam petisi yang diajukan kepada PBB oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada Januari 2019.

Petisi ULMWP, yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua, berupaya agar kasus Papua Barat dimasukkan dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB dan “… memastikan bahwa hak menentukan nasib sendiri untuk Papua Barat pada tahun 1969 menyangkal dengan melaksanakan pemungutan suara yang diawasi secara internasional sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514 dan 1541 (XV). ”

Patrick Shaw, duta besar Australia untuk PBB ketika Majelis Umum PBB memperdebatkan Pepera pada tahun 1969, melaporkan ke pemerintah Australia bahwa Majelis Umum telah “mencatat” hasil dari Pepera dan masyarakat internasional telah mengakui kedaulatan Indonesia, tapi Shaw tidak yakin masalah itu telah dikesampingkan.

Shaw memahami bahwa metode yang digunakan Indonesia untuk mendapatkan hasil bulat dalam Pepera akan terus menjadi masalah kontroversi, seperti yang diperlihatkan oleh debat di Majelis Umum.

Namun demikian, tidak pasti apakah waktu itu Shaw mengira masalah itu masih akan diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia setengah abad kemudian.

Dr Richard Chauvel adalah anggota kehormatan di Institut Asia di Universitas Melbourne.
sumur