Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji wilayah yang layak untuk menjadi Ibu Kota baru. Namun, saat ditanya di mana daerah yang paling potensial, Jokowi menyebut tiga pulau.

"Bisa di Sumatera tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah tengah," kata Jokowi usai meninjau pabrik di Tangerang, Selasa (30/4/2019).

"Kira-kira itu lah," sambung Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa buru-buru memutuskan lokasi Ibu Kota baru. Sebab, banyak hal yang mesti dikaji.

"Ada 3 kandidat tapi memang belum diputuskan kita harus cek dong secara detail meskipun ini tiga tahun ini kita bekerja kesana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa," kata dia.

Yang pasti, dalam rapat kabinet kemarin Jokowi sudah memutuskan bahwa Ibu Kota baru akan berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebab, Jokowi menilai pulau Jawa sudah terlalu padat penduduk.

"Kita ini memiliki 17.000 pulau tapi di Jawa sendiri penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi," kata dia.

Wilayah Minim Bencana

Ada sejumlah wilayah yang potensial jadi Ibu Kota Negara karena memiliki risiko bencana yang relatif minim berdasarkan catatan pemerintah.

"Kalau lihat dari peta kebencanaan, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kandidat-kandidatnya (jadi Ibu Kota)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

"Berdasarkan peta kebencanaan itu Sumatera bagian timur itu relatif risiko bencananya kecil, kalimantan keseluruhan dan Sulawesi bagian selatan, khususnya Sulawesi Selatan," sambung dia.

Bambang enggan mengungkapkan lebih rinci terkait daerah yang potensial menjadi Ibu Kota Negara. Termasuk saat sejumlah wartawan menanyakan beberapa kota yang sebelumnya ramai akan dijadikan Ibu Kota misalnya Palangkaraya.

Soal dana, Bambang menyebut, perkiraan biaya untuk membangun Ibu Kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.

Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara termasuk anggota TNI-Polri.

Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun dengan jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa.

Presiden Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahanIbu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).


Berdasarkan wikipedia, yang disebut kawasan Indonesia Timur atau Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua.

Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini pernah tergabung dalam satu provinsi (gouvernement) bernama Timur Raya (Groote Oost) dengan ibukota Makassar.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecualiPapua) juga menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950), yang dibentuk setelah dilaksanakanKonferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946.

Pada masa sekarang, Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi, dengan pusat-pusat ekonomi utamanya meliputi Makassar, Denpasar, dan Manado.

Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan).

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya tiga provinsi di Indonesia Timur yang memiliki IPM kategori tinggi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, perekonomian kawasan Indonesia Timur terus bertumbuh.

TKN: Pemindahan Ibu Kota Hal yang Biasa, Kita Bisa Contoh Malaysia

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota oleh presiden Joko Widodo tentu telah melalui proses pengkajian yang dalam.

Ia mengatakan, pihak BPN seharusnya tahu bahwa pemindahan Ibu Kota biasa terjadi di beberapa negara. "Seharusnya BPN tahu bahwa pemindahan Ibukota itu sesuatu yang biasa saja. Kita bisa mencontoh negara tetangga. Malaysia memindahkan Ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Hal yang biasa," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/4/2019).


Ace mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota tetap harus ditindaklanjuti dengan melihat dari sisi pemerataan pembangunan dan penguatan NKRI.

"Aspek pemerataan pembangunan dan penguatan NKRI. Ibukota Indonesia ke depan harus melihat dari aspek adanya kepentingan pembangunan Indonesia yang merata," ujarnya.

Selanjutnya, Ace mengatakan, pemindahan Ibu Kota juga dilihat dari sisi ekonomi, sosial budaya pemindahan dan administrasi pemerintahan.

"Harus dipertimbangkan pemindahan Ibukota tidak membuat pemerintah pusat menjadi tidak efisien dan menambah beban negara," pungkasnya.

Tujuh Hal Soal Pemindahan Ibu Kota dan Munculnya Usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla

1. Luar Jawa

2. Di Tengah Indonesia

Pemerintah masih harus melakukan kajian mendalam untuk menentukan hal ini.

Namun, pemerintah sudah mengantongi sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh daerah yang akan menjadi Ibu Kota baru. Pertama, daerah tersebut harus berada di tengah Indonesia.

"Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," kata Bambang.

Selain itu, ada sejumlah kriteria lain. Daerah itu harus memiliki lahan yang luas yang dimiliki oleh pemerintah atau pun BUMN. Dengan begitu, tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan yang besar.

Wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Pemerintah juga akan mencari lokasi yang masih dekat dengan kota yang sudah mempunyai akses mobilitas atau logistik.

Tujuannya untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur. "Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan jangan sampai pemindahan Ibu Kota menimbulkan konflik sosial dengan penduduk setempat.

Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah akan mencari lokasi yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan perbatasan negara.

3. Kalimantan atau Sulawesi

Berdasarkan kriteria-kriteria tesebut, muncul dua wilayah yang mencuat dalam rapat, yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Kalimantan memang sudah menjadi opsi yang dibahas sejak rapat-rapat sebelumnya. Letaknya yang berada relatif di tengah serta posisinya yang tidak rentan terhadap bencana membuat wilayah ini menjadi alternatif Ibu Kota Baru.

Presiden Soekarno sendiri pernah merencanakan Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota. "Kalimantan paling aman," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Kendati demikian dalam rapat terbatas kemarin, muncul usulan baru dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengusulkan wilayah Sulawesi seperti Mamuju, Pare-Pare atau Makassar menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.

"Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau dipusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu," ujar Basuki.

4. Badan Otoritas

Pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas untuk mengurus pemindahan Ibu Kota ini. Bambang mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5-10 tahun.

"Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas," kata Bambang.

Bambang mengatakan, badan ini nantinya tidak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dilakukan. Badan ini juga akan mengurusi seluruh hal terkait, termasuk misalnya harga tanah di wilayah Ibu Kota baru.

"Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah, kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut itu harga tanah dikontrol oleh pihak swasta. Karena kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau pemukiman yang layak," kata Bambang.

5. Libatkan BUMN dan Swasta

Bambang mengakui bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan biaya yang tak sedikit. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini dari sisi anggaran pemindahan Ibu Kota masih dimungkinkan asalkan pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN dan swasta.

"Sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk kerjasama pemerintah badan usaha," kata Bambang.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo memang menginginkan agar pemindahan Ibu Kota ini tak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi pihak ketiga.

"Tapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Selain di Ibu Kota Baru, kerjasama dengan BUMN dan swasta juga akan dilakukan di Jakarta. Bambang menyebut, aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta bisa saja disewakan ke swasta apabila pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan.

"Karena kan kalau kantornya pindah ke kota baru, kan kantor yang lama bisa digunakan untuk keperluan lain. Nanti bisa menghasilkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga," ujar Bambang.

Bambang pun mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah bisa menggelontorkan dana dari APBN secara bertahap tiap tahunnya.

"Angka berapapun yang keluar itu tidak akan setahun, pasti multiyears. Perkiraan kami, nanti kita buat skenario 5 sampai 10 tahun," ujarnya.

6. ASN di Level Pusat Akan Pindah

Aparatur Sipil Negara yang bertugas di level pusat akan ikut dipindah jika pemindahan ibu kota Indonesia terealisasi.

"Para ASN harus bersedia untuk pindah dari posisi mereka di Jakarta ke kota baru tersebut," kata Bambang.

Menurut Bambang, ada dua skema yang akan digunakan pemerintah dalam memindahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah ibu kota baru. Yaitu dengan rightsizing atau tidak. "Skenario pertama, tidak ada rightsizing jumlah ASN," kata Bambang.

Jika nantinya diputuskan tidak ada rightsizing, maka seluruh ASN di pusat akan pindah seluruhnya ke Ibu Kota baru. Ini berlaku baik untuk PNS, parlemen, yudikatif, Kepolisian, TNI, beserta keluarganya.

"Estimasi kami dengan data 2017 akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk perkiraan 1,5 juta (orang)," ujar dia.

Sedangkan dengan skema adanya rightsizing, maka jumlah ASN yang akan pindah hanya 110 ribu ditambah anggota Polisi, TNI, dan keluarganya.

Rightsizing sendiri adalah pendekatan untuk mengurangi staf di mana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu.

Bambang mengungkapkan untuk skema tidak ada rightsizing dibutuhkan sekitar 40.000 hektar, sedangkan rightsizing sekitar 30.000 hektar.

7. Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus

Sumur
http://kupang.tribunnews.com/2019/04...masuk?page=all