Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah menjadi tujuh tahun dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya. 

Hal itu ia usulkan agar presiden Indonesia tak menyelewengkan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk menguatkan posisinya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

"Ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden, cukup satu periode dengan 7 tahun," kata Andre saat menghadiri sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/4).


Lebih lanjut, Andre menyatakan usulan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu bertujuan agar tak ada lagi presiden petahana yang menggunaan kekuasaannya demi tujuan politik terpilih kembali di pemilu periode kedua.

"Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya," kata dia.

[table][tr][td]Lihat juga:
 KPU Tak Setuju Pemilu 2019 Dianggap Gagal[/td]
[/tr]
[/table]

Melalui sistem tersebut, Andre menyatakan tak akan ada presiden yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mempertahankan kursi presiden di pemilu berikutnya. Ia menilai presiden terpilih dipastikan dapat bekerja pada janji yang telah diberikan kepada masyarakat saat kampanye 

"Setelah mereka dilantik, mereka tidak berpikir untuk bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Tetapi bekerja sungguh-sungguh memenuhi janjinya pada masyarakatnya," kata dia.

Selain itu, Andre melihat dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 ini terdapat banyak indikasi kecurangan yang dilakukan pihak petahana. Ia menyebut salah satu contoh kecilnya adalah mobilisasi aparat negara untuk kemenangan di Pilpres.

"Ada indikasi kapolda memanggil caleg untuk jangan memasang foto Pak Prabowo, ada indikasi Kapolda memanggil tokoh masyarakat untuk memenangkan Pak Jokowi, ada indikasi juga aparat memanggil bupati dan wali kota untuk memenangkan petahana," kata dia.

[table][tr][td]Lihat juga:
 Keras Kepala Prabowo dan Siasat di Balik Klaim Menang Pilpres[/td]
[/tr]
[/table]

"Itu penting, sehingga dia tidak perlu mengkonsolidasikan kapolda, kabinda, kajati, KSAD, Panglima TNI, dan instrumen lainnya untuk memperkuat kekuasaannya. Tapi bekerja untuk rakyatnya," tambah dia.

Tak hanya Andre, Politikus PPP Syaifullah Tamliha sebelumnya pernah mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah cukup satu periode dengan masa jabatan delapan tahun.

Hal itu ia usulkan agar presiden Indonesia bisa menyelesaikan semua janji serta program yang tertuang dalam visi dan misinya di pemilihan presiden.

"Ada pemikiran di internal kami bahwa bagaimana pemilihan presiden ini jabatannya tidak lagi 2 kali, tapi 8 tahun dan dia tidak boleh menjadi calon, agar program itu tuntas," kata Tamliha di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/3). 

[table][tr][td]Lihat juga:
 BPN Bakal Datangi Kantor Media Bongkar Kecurangan Pilpres[/td]
[/tr]
[/table]


(rzr/ain)



Ketika nafsu sudah di ubun-ubun bray