TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengatakan jika ada pihak dari kubu 02 akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Maruf Amin jangan diberikan posisi Menteri Agama dan Menteri Pendidikan.
Hal itu disampaikan Marzuki saat membuka silaturahmi antara cawapres nomor urut 01 KH Maruf Amin di Kantor PWNU Jawa Timur, Gayungan, Surabaya, Minggu (28/4/2019).

“Kalau nanti jika ada kubu lawan mau bergabung dan diakomodir, kami titip pesan agar jangan diberikan paling tidak dua posisi yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan,” ucap Marzuki Mustamar.

KH Marzuki Mustamar mengatakan posisi dua menteri itu strategis. Sehingga harus dipegang orang-orang berkompeten dari kubu Jokowi-Maruf Amin.

Ia mengatakan posisi tersebut paling tidak diisi orang-orang NU. “Kalau itu Kiai Ma’ruf Amin yang bisa menjawab kenapa dua menteri itu bisa dipegang orang NU,” tegasnya.

KH Marzuki Mustamar pun menegaskan bila ada kubu lawan yang ingin bergabung harus ada deklarasi damai bersama unsur-unsur pendukung Jokowi-Maruf termasuk NU.

“Kalau ada permintaan bergabung harus tegas dari organisasi pusat sampai paling bawah, kemudian harus ada deklarasi damai antara induk organisasi yang akan bergabung dengan NU dan lainnya sehingga ditaati sampai ke bawah,” tegasnya.
“Dengan begitu bersama kita solid mendukung pemerintahan,” ujarnya.

Sebelumnya beredar kabar PAN akan bergabung dengan kubu Jokowi-Ma’ruf setelah terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Belum tertarik

Dikutip dari kompas.com, Tim Kampanye Nasional (TKN) hingga saat ini belum membahas peluang bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandiaga ke dalam koalisi Jokowi-Maruf
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani menyikapi Partai Amanat Nasional yang membuka peluang mendukung Jokowi.
Menurut Arsul Sani, pihaknya belum tertarik membahas isu akan bergabungnya PAN ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum tertarik untuk mendiskusikan di internal KIK tentang wacana di atas. Bagi kami masih terlalu pagi untuk mendiskusikan soal itu," ujar Arsul ketika dihubungi, Minggu (28/4/2019).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin sekaligus Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)
Arsul menilai wacana tersebut sebagai diskursus internal PAN saja.

TKN Jokowi-Ma'ruf tidak ingin terlalu jauh menyikapi perdebatan itu. Menurut dia, hal yang lebih penting saat ini adalah mengawal penghitungan suara.

"Fokus kami saat ini adalah mengawal penghitungan suara pilpres yang secara konsisten menunjukkan keunggulan paslon 01 dalam perolehan suara," ujar Arsul.

Zulkifli Hasan Buka Suara

Dikutip dari tribunnews.com Zulkilfi Hasan akhirnya buka suara terkait pertemuannya dengan Jokowi.
Hal itu diungkap Zulkifli lewat akun twitternya @zul_hasan, Jumat.

Menurut Zulkifli, kehadirannya dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya hal rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR.

"1. Terima kasih untuk pertanyaan2 terkait kehadiran saya di Istana. Kehadiran yg sebenarnya rutin saja dalam tugas sebagai Ketua MPR," tulisnya.

Zulkifli Hasan menegaskan, dirinya hadir dalam pelantikan Gubernur Maluku bukan sebagai Ketua Umum PAN, melainkan sebagai Ketua MPR.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR ini, ia juga mengaku hadir dalam pelantikan gubernur-gubernur lainnya.

Terlebih, Murad Ismail yang dilantik sebagai Gubernur Mauluku adalah sahabat Zulkifli Hasan dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku.

Zulkifli melanjutkan, saat ini kader PAN di seluruh Indonesia masih fokus mengawal perolehan suara partai dan Pilpres.

Zul menutup cuitannya dengan ajakan untuk menjaga persaudaraan.

"4. Saudaraku dan sahabat semua, Di masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," tulisnya.

Saling curahkan pengalaman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Partai NasDem Surya Paloh, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, saling mencurahkan pengalamannya saat kampanye Pemilu 2019.

Hal tersebut terjadi setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Mereka berbincang di ruang belakang Istana Negara, lokasi berkumpulnya para tamu undangan.

Hasto mengatakan perbincangan membicarakan kondisi kampanye yang sangat panjang selama delapan bulan dan banyak diwarnai berita bohong atau hoaks maupun fitnah yang ditujukan kepada peserta Pemilu 2019.

"Pak Zul (Zulkifli) juga banyak menyampaikan pengalamannya dalam kampanye delapan bulan yang melelahkan. Delapan bulan terlalu panjang untuk berkontestasi," kata Hasto di komplek Istana Kepresidenan.

Menurut Hasto, pembicaraan terkait pengalaman selama delapan bulan terakhir disampaikan secara akrab satu dengan lainnya, dimana semuanya setuju untuk bersatu mengutamakan kepentingan umum.

"Masing-masing menyampaikan pengalamannya dalam kampanye kemarin. Saatnya semua berpikir tentang rekonsiliasi untuk bangsa dan negara," katanya.

Sementara terkait pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, kata Hasto, secara khusus tidak dibicarakan.

Tetapi, Zulkifli yang berkapasitas Ketua MPR dan juga Ketua PAN menyampaikan masukan untuk bersama-sama memikirkan langkah ke depan.
Baca: Murad Ismail-Barnabas Orno Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Maluku

"Kita bersama-sama memikirkan langkah-langkah terbaik, apalagi kita sebentar lagi bulan puasa, seluruh umat Islam menjadikan kebangkitan untuk bangsa dan negara," ujar Hasto.

"Kami percaya bahwa seluruh pimpinan bangsa memiliki niatan baik karena Indonesia dibangun dengan cita-cita besar, pemilu sudah berjalan dengan baik, rakyat sudah memilih dengan kedaulatannya untuk menentukan siapa yang terbaik," tambah dia.

sumber

Kasih aja jatah 10 mentri buat PKB, sesuai request cak Imin.