Warta Kota/Gopis Simatupang
Calon jemaah umroh First Travel melakukan prosesi tabur bunga di depan Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard GDC, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Selasa (22/4/2019), sebagai ungkapan dukacita atas meninggalnya jemaah asal Tangerang bernama Suwarni (61).


Belum Sempat berangkat Umroh, 12 Jemaah First Travel Keburu Meninggal Dunia, sementara ribuan jemaah lainnya masih terus berjuang agar dapat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh.


HINGGA kini, ribuan jemaah korban agen perjalanan First Travel masih terus berjuang agar dapat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh.

Salah satu bentuk perjuangan jemaah adalah melakukan gugatan perdata terkait perampasan aset First Travel oleh Negara dengan tergugat bos First Travel Andika Surachman dan turut tergugat Kejaksaan Negeri Depok yang mewakili Negara.

Sidang lanjutan gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jalan Boulevard GDC, Kalimulya, Cilodong, Selasa (22/4/2019), dengan agenda pembacaan gugatan.

Sayangnya, saat harapan jemaah untuk diberangkatkan umroh belum terkabul, beberapa di antaranya sudah keburu meninggal dunia.


Kuasa hukum calon jemaah First Travel , Riesqi Rahmadiansyah, mengungkapkan, hingga kini sudah 12 jemaah meninggal dunia saat proses hukum masih berlangsung.

"Dari pihak kami sudah ada lima jemaah yang meninggal saat kami masih melakukan upaya advokasi. Ternyata dari pihak lain juga sudah ada tujuh yang meninggal, jadi total ada 12 orang," ujar Riesqi kepada Warta Kota di PN Depok.

Terbaru, jemaah asal Tangerang bernama Suwarni (61), mengembuskan nafas terakhirnya, Senin (21/4/2019) pagi.

"Kalau nama-nama ke-12 jemaah itu saya lupa karena di grup itu banyak sekali. Tapi pembukanya itu Pak Rudi, dia agen di Sidoarjo dengan 3.000 orang jemaah. Mungkin karena seringnya ditekan sama jemaah, mengalami gangguan psikis, mental, yang akhirnya memperburuk kesehatannya," kata Riesqi.

Untuk itu, dia berharap pemerintah mencarikan solusi agar para jemaah dapat berangkat umroh.


Apalagi mayoritas jemaah sudah lanjut usia dan kesehatannya rentan terganggu.

"Saya harap orang-orang memperhatikan korban First Travel. Ini korbannya orang susah, lho. Justru, bagi mereka tekanan batin. Nah, batin inilah yang harus diselamatkan," kata Riesqi. (gps )


Masih terkatung-katung

Sengkarut masalah calon jemaah umroh yang ditelantarkan oleh biro umrah hingga kini belum terselesaikan.

Ribuan bahkan puluhan ribu calon jemaah tidak dan belum diberangkatkan biro umroh, dan untuk menarik dananya kembali (refund) juga bukan perkara gampang.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hingga 6 Juni 2017, YLKI telah menerima 6.678 pengaduan jemaah umroh, dan 3.825 pengaduan di antaranya adalah calon jemaah First Travel (pengaduan tertinggi).

Selain First Travel, biro umroh yang banyak diadukan konsumen ke YLKI adalah:
- PT Ustmaniyah Hannien Tour (1.821 pengaduan),
- PT Kafilah Rindu Ka'bah (954 pengaduan),
- PT Komunitas Jalan Lurus (122 pengaduan),
- PT Basmallah Tour and Travel (33 pengaduan)
- PT Mila Tour Group sebanyak 24 pengaduan.

"Sampai detik ini semua pengaduan konsumen jemaah umroh di YLKI belum mendapatkan respon konkrit dari biro umroh, dan Kemenag seperti "tuna wicara" dengan persoalan yang dihadapi calon jemaah umroh," ujar Tulus, Jumat (14/7/2017).

Tragisnya, kata dia, Kementerian Agama (Kemenag) praktis tak berdaya menghadapi biro umrah.

"Terbukti, undangan mediasi oleh Kemenag, Senin 10/Juli/2017, tidak dihadiri oleh First Travel. Padahal, itu adalah undangan mediasi yang ke-3," kata Tulus Abadi.

Bahkan, kata Tulus Abadi, pihak Kemenag membuat pernyataan bahwa sebenarnya, Kemenag tidak bisa ikut intervensi masalah wanprestasi biro umroh kepada calon jemaah umroh.
Menurut Tulus Abadi, ini jelas pernyataan konyol dan memalukan.

Bagaimana mungkin Kemenag tidak bisa ikut intervensi terhadap biro umroh nakal, kata Tulus Abadi, sementara Kemenag adalah regulator yang memberikan izin operasi biro umroh?
Oleh karena itu, YLKI meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin atas ketidakmampuannya menangani permasalahan yang dihadapi calon jemaah umroh.

Menurut Tulus Abadi, Ini merupakan kegagalan Menteri Agama dalam mengawasi kinerja anak buahnya (Dirjen Haji dan Umroh), plus kegagalan Menteri Agama mengawasi biro umroh.

Padahal jelas-jelas Kemenag adalah institusi yang paling berkompeten menertibkan dan memberikan sanksi keras/tegas pada biro umroh nakal yang memeras dana calon jemaah umroh.

"Seharusnya Menteri Agama bisa menghentikan upaya promosi/penjualan paket umroh dari biro umroh bermasalah tersebut kepada calon jemaah, yang hingga kini masih terus berlangsung," tutur Tulus Abadi.

YLKI juga meminta masyarakat agar jangan sekali-kali melakukan pendaftaran diri pada biro umroh bermasalah, karena banyak menelantarkan calon jemaahnya.

Tulus Abadi mengatakan, Jangan percaya iming-iming paket murah, apapun bentuknya.

Calon jemaah yang mendaftar sekarang akan bernasib sama dengan calon jemaah sebelumnya.

Sebab, uang jemaah yang baru mendaftar akan dipakai oleh biro umroh untuk memberangkatkan calon jemaah yang telantar itu.

"Begitu seterusnya, gali lubang tutup lubang dengan sistem ponzy," kata Tulus Abadi. (Ahmad Sabran )



wartakota.tribunnews.com/2019/04/23/terungkap-belum-sempat-umroh-12-jemaah-first-travel-keburu-meninggal-dunia?page=all